Simak Manifesto Buruh Versi PDI Perjuangan di Peringatan 'May Day' 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – PDI Perjuangan (PDIP) membacakan manifesto politik bagi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).
Manifesto tersebut dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial sekaligus anggota Komisi IX DPR Charles Honoris, dalam acara bertajuk “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari”.
“Manifesto ini merupakan komitmen politik PDI Perjuangan untuk menempatkan buruh sebagai pusat perjuangan keadilan sosial,” kata Charles.
Baca Juga
Ia menambahkan, PDIP sangat memerhatikan segala bentuk penindasan di seluruh kaum marhaen, mulai dari petani, nelayan, buruh, hingga masyarakat adat dan pelaku UMKM. Ihwal itu, kata Charles, manifesto ini sangat penting untuk mewujudkan nilai-nilai asa dari Pancasila.
“Dalam pandangan PDI Perjuangan, kaum Marhaen saat ini tidak hanya petani, nelayan, dan buruh pabrik. Ia mencakup buruh informal, masyarakat adat, pelaku UMKM, hingga pekerja digital yang rentan atau digital worker precariat,” ujar Charles.
Charles menegaskan, peran partai politik dalam memperjuangkan hak buruh. “Partai politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan suluh perjuangan yang memberikan pengetahuan konkret bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional,” tegas dia.
Berikut delapan poin Manifesto PDI Perjuangan bagi buruh:
* Perjuangan buruh menjadi bagian dari upaya membebaskan rakyat dari kemiskinan akibat kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
* Perjuangan buruh ditempatkan dalam perspektif historis, ideologis, dan kultural sebagai bagian dari pembangunan peradaban bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi.
* Peningkatan produktivitas buruh dilakukan melalui strategi nasional berkeadilan, termasuk pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling).
* APBN diarahkan untuk memperluas jaminan sosial, memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.
* Sistem pengupahan harus menjamin kehidupan layak dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta menghapus praktik upah murah dan kerja tidak pasti.
Baca Juga
Sekjen PDIP Hasto Ajak 1.500 Buruh Perkuat Solidaritas pada May Day 2026
* Negara wajib memberikan perlindungan menyeluruh bagi buruh, termasuk pekerja migran, perempuan, informal, dan pekerja digital, serta menghapus praktik pekerja anak.
* PDI Perjuangan menyatakan akan berperan aktif dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.
* Manifesto menegaskan komitmen partai untuk menempatkan buruh sebagai pusat perjuangan keadilan sosial berlandaskan ajaran Soekarno tentang Marhaenisme.
