Menuju Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Perlu Kritik Konstruktif & Perbaikan Program Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% dinilai hanya dapat dicapai jika pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif serta serius memperbaiki tata kelola, khususnya di sektor pasar modal.

Pada satu sisi, CEO Investortrust Primus Dorimulu menilai bahwa respons pemerintah terhadap ‘teguran’ MSCI patut diapresiasi. Pemerintah telah menyiapkan delapan rencana aksi reformasi pasar modal berintegritas, yang diharap mampu memperbaiki kredibilitas dan daya saing pasar keuangan nasional.

Menurutnya, langkah reformasi tersebut harus benar-benar dijalankan secara konsisten. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan akuntabilitas regulator.

“Benar komentar Danantara yang menyebut, berilah sanksi kepada regulator, kepada mereka yang membuat peraturan. Salahkanlah peraturan dan pembuat peraturan. Jadi tata kelolanya ini,” tegas Primus dalam diskusi daring bertema ‘Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia, Pasca-MSCI dan Moody’s’ yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Rabu (18/2/2026)..

Adapun delapan langkah reformasi itu mencakup peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float dengan batas minimum kepemilikan publik dinaikkan menjadi 15%, penguatan transparansi lewat keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO), hingga perbaikan kualitas data kepemilikan saham agar lebih detail dan andal.

Reformasi juga menyasar penguatan tata kelola melalui persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meminimalkan benturan kepentingan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap manipulasi transaksi dan penyebaran informasi menyesatkan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memperkuat tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi dan komisaris, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta melakukan pendalaman pasar secara terintegrasi dari sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur.

Selanjutnya, kolaborasi antara regulator, pemerintah, self-regulatory organization (SRO), dan pelaku industri juga menjadi fokus utama.

Baca Juga

Fundamental Emiten Kuat, CEO Investortrust: ‘It’s Time to Buy’

Primus melihat, perhatian pemerintah terhadap pasar modal saat ini tidak lepas dari sorotan lembaga internasional seperti MSCI dan Moody's. Menurutnya, momentum ini menjadi titik balik karena Presiden memberi perhatian langsung terhadap persoalan tata kelola pasar modal.

“Kemarin akhirnya disadari bahwa ternyata pasar modal adalah jendela investasi Indonesia. Kalau pasar modal jebol itu akan mengganggu sekali investasi, mengganggu juga foreign direct investment sehingga sekarang betul-betul saatnya governance kita diperbaiki,” sambung dia.

Langkah pemerintah yang mendorong peningkatan portofolio saham oleh dana pensiun dan asuransi, termasuk BP Jamsostek, dari 10% menjadi 20% turut menjadi sorotan. Kebijakan ini dipercaya dapat memperkuat struktur investor domestik sekaligus memperdalam pasar.

Dengan reformasi yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta ruang kritik yang sehat, Primus optimistis pasar modal dapat bangkit dan menjadi fondasi kuat menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi.

Ia pun mengingat permintaan presiden agar ekonom dan jurnalis terus memberi kritik konstruktif yang disampaikan secara jujur, demi Indonesia yang lebih baik. “Presiden menasihati ketika bertemu (para pemimpin redaksi), kritiklah kami. Saya pikir seperti saran Presiden Prabowo, kita harus memberikan informasi yang objektif,” pungkasnya.