Cadangan Bitcoin AS Tersendat, Penasihat Trump Beberkan Ini Kendalanya

WASHINGTON, investortrust.id — Penasihat kripto Gedung Putih mengungkap alasan di balik lambannya realisasi pembentukan cadangan Bitcoin (BTC) strategis Amerika Serikat (AS), meski Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif sejak Maret 2025.

Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital Gedung Putih, Patrick Witt, mengatakan proses tersebut terhambat oleh ketentuan hukum yang belum jelas dan tumpang tindih antar lembaga pemerintah.

“Kelihatannya sederhana, tetapi ada ketentuan hukum yang rumit. Ada lembaga yang tidak bisa melakukannya, sementara lembaga lain sebenarnya bisa,” ujar Witt dilansir dari Yahoo Finance, Senin (19/1/2026).

Trump sebelumnya menginstruksikan pembentukan cadangan Bitcoin strategis yang bersumber dari aset kripto hasil sitaan lembaga federal. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan cadangan tersebut akan resmi dibentuk.

Baca Juga

Ketegangan Trump dan Powell Guncang Pasar Global, Bitcoin Justru Menguat

Witt menegaskan, pembentukan cadangan Bitcoin tetap menjadi prioritas pemerintah. Sejumlah lembaga, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ) dan Kantor Penasihat Hukum (OLC), saat ini masih mengkaji aspek hukum dan regulasi terkait pelaksanaannya.

Keterlambatan ini menuai kekecewaan komunitas kripto, mengingat Trump sebelumnya berjanji menjadikan AS sebagai “kekuatan super Bitcoin” dan “ibu kota kripto dunia”. Laporan kebijakan kripto Gedung Putih yang dirilis Juli 2025 juga belum memberikan kejelasan baru terkait implementasi cadangan tersebut.

Baca Juga

Cadangan Bitcoin AS Jadi Sinyal Positif bagi Regulasi Kripto Indonesia?

Sementara itu, sikap pemerintah soal akumulasi Bitcoin sempat berubah. Menteri Keuangan Scott Bessent pada Agustus 2025 menyatakan pemerintah hanya akan menggunakan BTC sitaan dan tidak membeli tambahan. Namun sehari kemudian, ia menyebut Departemen Keuangan membuka peluang jalur netral anggaran untuk menambah kepemilikan Bitcoin.

Pada Oktober 2025, Ketua dan CEO CleanSpark S. Matthew Schultz mengungkapkan bahwa pejabat senior AS menyebut pemerintah saat ini menguasai sekitar US$ 17 miliar Bitcoin dan tidak berniat menjualnya, bahkan berencana terus mengakumulasi BTC.

Menilik data Coinmarketcap, Senin (19/1/2026) pagi waktu Asia, harga Bitcoin (BTC) melemah tajam dalam perdagangan 24 jam terakhir. Berdasarkan data CoinMarketCap, harga Bitcoin turun 2,52% ke level US$ 92.493,18 pada perdagangan terbaru.

Penurunan harga tersebut terjadi seiring tekanan jual yang meningkat dalam beberapa jam terakhir, setelah sebelumnya Bitcoin sempat bergerak stabil di kisaran US$ 95.000. Grafik intraday menunjukkan penurunan tajam pada pagi hari yang mendorong BTC menembus level psikologis US$ 93.000 sebelum kembali bergerak mendatar.

Dari sisi kapitalisasi pasar, nilai pasar Bitcoin tercatat sebesar US$ 1,84 triliun, turun sejalan dengan koreksi harga. Sementara itu, volume perdagangan 24 jam melonjak signifikan hingga US$ 30,5 miliar atau naik 87,83%, mengindikasikan aktivitas jual-beli yang tinggi di tengah volatilitas pasar.

Total pasokan Bitcoin saat ini tercatat 19,97 juta BTC, mendekati batas maksimum suplai 21 juta BTC. Adapun fully diluted valuation (FDV) Bitcoin berada di kisaran US$ 1,94 triliun.

Tekanan harga Bitcoin terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar kripto global, seiring aksi ambil untung investor setelah reli sebelumnya serta sensitivitas pasar terhadap perkembangan kebijakan dan sentimen makroekonomi global. Meski terkoreksi, Bitcoin masih mempertahankan profil fundamental yang kuat dengan skor profil 100% menurut CoinMarketCap, mencerminkan likuiditas dan dominasi pasar yang tetap tinggi.