Perdana, BRI Manajemen Investasi Terbitkan KIK EBA Syariah Senilai Rp 1,95 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi mencatatkan produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk investasi ini jadi KIK EBA Syariah pertama di sektor infrastruktur yang tercatat di BEI.
Total nilai penerbitan produk bernama KIK EBA Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (BJLB1) tersebut mencapai Rp 1,95 triliun dan sudah meraih peringkat AAA dari Pefindo. Sebagai informasi, PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) adalah perusahaan jalan tol swasta yang mengelola ruas jalan tol penghubung Kebon Jeruk (JORR W-2) dan Jalan Tol Jakarta–Tangerang dengan Jalan Tol Bandara Prof. Sedyatmo.
Baca Juga
Toyota Siap Investasi Rp 2,5 Triliun Kembangkan Bioetanol di Indonesia
Menurut Direktur Utama BRI-MI Tina Meilina, peluncuran KIK EBA Syariah itu menandai penguatan peran pasar modal syariah, dari sekadar alternatif menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional.
“Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip Syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel,” ujar Tina di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Baca Juga
Pelaku Pasar Antusias, Saham GOTO Menguat Terdorong Pembahasan Merger
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan BEI, serta para mitra antara lain PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku Originator, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen penampungan (escrow agent) dan BCA Sekuritas sebagai penata laksana.
Lebih jauh, pencatatan BJLB1 dianggap sebagai momentum penting bagi akselerasi pertumbuhan instrumen keuangan Syariah di Indonesia yang hingga kini masih memiliki ruang ekspansi besar. “Melalui pencatatan ini, kami menegaskan komitmen BRI-MI untuk terus memperkuat ekosistem investasi syariah nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang inklusif dan etis,” ungkapnya.