Pasar Saham dan Rupiah Terdampak Demonstrasi Tragedi Affan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pasar saham dan keuangan mengalami koreksi akibat demonstrasi masyarakat yang menggugat tindakan kepolisian. Pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada demo buruh di Jakarta, Kamis (28/8/2026).
Dari pantauan RTI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kontraksi 180,8 poin atau -2,27% menjadi 7.771,28 di sesi penutupan pertama perdagangan Jumat (29/8/2025). Senada rupiah terkoreksi 138 poin atau turun 0,84% menjadi Rp 16.490 per US$ pada pukul 13.55 WIB.
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Suwijono Moegiarso berharap demonstrasi yang terjadi dapat kondusif. Harapan ini muncul karena pemerintah ingin mendorong perekonomian tumbuh melesat pada kuartal III-2025. Sisa waktu, sebulan menjadi pertaruhan pemerintah.
"Ini sudah akhir Agustus, kesempatannya tinggal di September," kata Susi, sapaannya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomian di kuartal III-2025, Susi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan instrumen stimulus ekonomi. Selain mengevaluasi stimulus yang sudah berjalan, pemerintah juga menimbang dari sisi demand supply. Targetnya, pertumbuhan ekonomu kuartal III-2025 dapat lebih tinggi daripada kuartal II-2025.
"Mungkin kita lagi memikirkan bagaimana membuat semacam mekanisme seperti pengendalian inflasi yang sangat efektif," ujar dia.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan demonstrasi yang berlangsung akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Ini karena demonstrasi terjadi di tengah prospek global yang rapuh akibat ketegangan perdagangan internasional, perlambatan China, dan konflik geopolitik di Timur Tengah, sehingga gangguan domestik yang memicu ketidakpastian politik memperburuk persepsi investor bahwa Indonesia belum mampu menjaga stabilitas, dan membuat arus investasi asing berisiko melemah.
"Aksi massa yang berulang menekan konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari separuh PDB, sementara pelemahan rupiah meningkatkan beban impor, inflasi, dan mereduksi daya beli, sehingga faktor internal ini berpotensi menutup peluang Indonesia menikmati sinyal positif ekonomi global," kata Syafruddin.
Menurut Syafruddin, dalam situasi tersebut, pemerintah harus segera memutus lingkaran setan ketidakstabilan sosial dan tekanan ekonomi melalui penegakan hukum yang transparan, komunikasi publik yang konsisten, serta solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan. Langkah ini perlu segera diambil pemerintah agar citra Indonesia sebagai negara dengan fundamental kuat tetap terjaga, kepercayaan pasar global dipertahankan, dan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional terlindungi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan kondisi ekonomi berisiko memburuk karena ketidakpuasan masyarakat tidak direspon serius oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah terkesan mengesampingkan berbagai tuntutan masyarakat termasuk soal reformasi perpajakan, dan evaluasi kembali efisiensi anggaran.
"Ibarat puncak gunung es, investor justru membaca masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan," ujar Bhima kepada investortrust.id
Bhima menjelaskan timbul ketidakpercayaan bukan dari aksi demonya tapi dari kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah. Bhima berpendapat ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat kehilangan momentumnya jika daya beli domestik yang rendah bertemu dengan kemarahan publik. Selain itu, relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia untuk hindari kenaikan tarif AS berisiko terlewatkan.
"Hampir sulit ekonomi di sisa tahun tumbuh diatas 5%. Kita masuk fase ultimate storm," ujar dia.
Untuk itu, Bhima menyarankan agar pemerintah menghentikan efisiensi anggaran untuk program populis makan bergizi gratis (MNG) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Jangan korbankan desentralisasi fiskal untuk pemenuhan ambisi politik pemerintah pusat. Reshuffle kabinet termasuk menteri bidang ekonomi.
Renegosiasi seluruh utang pemerintah. Berantas korupsi di semua lini birokrasi," pesan Bhima.