Bos Smartfren (FREN) Ungkap Perkembangan Proses Merger dengan XL Axiata (EXCL)
JAKARTA, investortrust.id – Proses merger PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) dalam tahap "due diligence" atau uji tuntas.
Kabar ini diungkap oleh CEO PT Smartfren Telecom Tbk Merza Fachys. "Due diligence belum selesai, masih berlangsung," ujar Merza di Jakarta, Senin, (12/8/2024).
Merza berharap proses uji tuntas untuk saling mengetahui bibit, bebet, dan bobot masing-masing perusahaan tersebut bisa segera selesai.
Setelah proses uji tuntas tersebut rampung, kata dia, proses pembahasan lebih jauh antar dua perusahaan untuk merger baru bisa dilakukan.
Baca Juga
Begini Prospek Saham XL (EXCL) Usai Lambungkan Kinerja dan Jelang Akuisisi FREN
"Kita berharap segera bisa selesai. Kalau due diligence sudah selesai, data semua sudah di tangan masing-masing, baru dimulai diskusinya," kata dia.
Sebagai catatan, Grup telekomunikasi Axiata Group Berhad dan Sinar Mas, yang membawahi PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi, sudah meneken nota kesepahaman untuk menjajaki rencana penggabungan usaha XL Axiata dan Smartfren menjadi MergeCo.
"Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo," demikian siaran pers perusahaan belum lama ini.
Baca Juga
Begini Cara Mitratel (MTEL) Tekan Biaya Operator Seluler di IKN Nusantara
Hingga saat ini kedua perusahaan masih berdiskusi dan belum menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian rencana transaksi yang mengikat berkenaan dengan penggabungan usaha XL Axiata dan Smartfren.
Tahap penjajakan rencana penggabungan XL Axiata dan Smartfren yang tertuang dalam dalam nota kesepahaman antara kedua perusahaan meliputi validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama, dan kesepakatan atas persyaratan penting.
Menurut perusahaan, apabila perjanjian mengikat akan ditandatangani di kemudian hari, maka transaksi terkait akan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku dan persetujuan korporasi serta pemerintah. (ant)