Wamenko Dradjad Siapkan 3 Jurus Pembenahan Pasar Modal, Ini Rinciannya

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mendorong tiga agenda reformasi untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Ketiga agenda tersebut mencakup peningkatan nilai perusahaan atau valuing up, percepatan penegakan aturan, serta penguatan edukasi dan literasi investor.

Dradjad menyampaikan, agenda reformasi tersebut menjadi salah satu hasil konsultasi Kemenko Perekonomian bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) asosiasi pelaku pasar modal, hingga perwakilan emiten.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung perekonomian domestik serta memperkuat pasar modal Indonesia.

"Yang pertama, dari BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas, maupun dari sisi pengawasan (surveillance). Itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan," kata Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Agenda pertama yang didorong pemerintah yakni meningkatkan valuasi emiten dengan mengacu pada reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan. Menurut Dradjad, peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, termasuk mendorong direksi meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Dengan peningkatan efisiensi kapital, kinerja perusahaan diharapkan semakin baik sehingga nilai perusahaan meningkat dan lebih menarik bagi investor.

Kemenko Perekonomian juga meminta masukan terkait kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai emiten. Sejumlah usulan yang disampaikan pelaku pasar mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil.

Baca Juga

Pemodal Asing Net Sell Rp 98,41 Triliun, OJK: Ini Konsekuensi Reformasi Pasar Modal

Agenda kedua yakni mempercepat penegakan aturan atau enforcement terhadap seluruh ketentuan pasar modal. Dradjad mengatakan, pemerintah berharap tindak lanjut atas keputusan penegakan aturan dapat dilakukan lebih cepat dengan mengacu pada praktik di negara lain.

"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 3 minggu. Nah, kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," katanya.

Dia juga menilai pengawasan pasar modal selama ini telah berjalan. Namun, komunikasi terkait keputusan-keputusan pengawasan dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih intensif dan dipahami oleh pelaku pasar.

Pengawasan sudah berjalan

"Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan, cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif," ucapnya.

Sementara itu, agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi terhadap pemegang saham atau shareholders maupun investor di pasar modal. Dradjad menilai literasi masyarakat terkait pasar modal masih perlu diperkuat seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang berinvestasi.

"Karena kita memang menyadari literasi bagi banyak kalangan terkait pasar modal kita ini masih belum maksimal," ujar dia.

Dradjad menyebut sekitar 15% penduduk usia produktif telah masuk ke bursa, baik melalui pasar modal maupun pasar keuangan. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat terus meningkat sehingga pasar keuangan menjadi salah satu sarana investasi.

Menurutnya, pasar modal kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perusahaan menghimpun pendanaan, tetapi juga menjadi sarana masyarakat menyimpan investasi. Oleh karena itu, pergerakan bursa turut berdampak terhadap nilai aset masyarakat yang telah berinvestasi.

"Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," tutur Dradjad.