Clarity Act Gagal di Senat AS, Regulasi Kripto Era Trump Terancam Mandek

JAKARTA, investortrust.id – Paket regulasi aset kripto yang didukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi hambatan di Senat setelah Clarity Act gagal melewati tahapan prosedural penting pada Selasa.

Kegagalan tersebut menjadi pukulan bagi upaya pemerintahan Trump dan industri kripto untuk memasukkan aset digital ke dalam kerangka regulasi keuangan AS. Dengan agenda Senat yang semakin padat menjelang pemilihan umum sela, peluang pembahasan lanjutan RUU tersebut dinilai semakin terbatas.

Senator Cynthia Lummis dari Partai Republik yang menjadi salah satu perancang utama RUU tersebut mengatakan proses pembahasan Clarity Act kemungkinan telah berakhir.

"Saya rasa kita sudah selesai. Ini sudah berakhir," ujar Lummis dilansir dari Fox News, Rabu (16/9/2026).

Ia juga menyatakan RUU tersebut tidak akan kembali diajukan ke sidang pleno.

Pemungutan suara tersebut dilakukan setelah negosiasi antara anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat berlangsung hingga menjelang pemungutan suara. Sejumlah perubahan juga dilakukan pada menit-menit terakhir untuk mendapatkan dukungan senator yang masih ragu, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Penolakan datang dari sebagian besar senator Demokrat, sementara sejumlah senator Republik juga masih memiliki kekhawatiran terhadap sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut. Di antaranya Senator Susan Collins, Josh Hawley, dan Jerry Moran.

Baca Juga

Trump Siapkan Stimulus US$ 5.000 Bagi Warga Dewasa AS, Ini Dampak Positifnya ke Bitcoin

Salah satu isu utama yang diperdebatkan adalah ketentuan etika. Sejumlah senator Demokrat menilai aturan tersebut belum cukup membatasi potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis kripto keluarga Trump.

Senator Cory Booker mengatakan dirinya menolak RUU tersebut karena menilai ketentuannya masih memungkinkan praktik yang menurutnya merugikan kepentingan publik.

Selain persoalan etika, sejumlah senator juga menyoroti ketentuan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggunaan aset kripto untuk aktivitas kriminal.

Senator Andy Kim mengatakan belum melihat keterlibatan yang memadai dari Partai Republik dalam memperkuat ketentuan untuk mencegah pendanaan terorisme dan kartel sehingga belum bersedia mendukung RUU tersebut.

Baca Juga

Pantau Finfluencer Kripto, OJK Awasi Modus Kode Referral dan Iming-Iming Hadiah

Sementara itu, Senator John Cornyn dari Partai Republik menilai RUU tersebut masih dapat diperbaiki melalui proses legislasi. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak aset kripto terhadap imbal hasil simpanan di bank komunitas serta potensi penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas kriminal.

Kegagalan Clarity Act membuka ruang bagi Senat AS untuk mengalihkan perhatian ke agenda legislatif lainnya. Salah satu prioritas yang berpotensi dibahas adalah RUU olahraga perguruan tinggi yang diusulkan Senator Ted Cruz, yang antara lain mengatur perlindungan bagi atlet mahasiswa dan arus dana dalam industri olahraga perguruan tinggi.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan pihaknya berkomitmen mengupayakan pemungutan suara terkait isu olahraga perguruan tinggi, meskipun belum dapat memastikan apakah RUU tersebut akan memperoleh dukungan minimal 60 suara.