Kepala BGN Sebut Program MBG Rendah Karbon Sehingga dapat Dimonetisasi

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) berpeluang dapat dimonetisasi. Ini karena program MBG dianggap memiliki jejak karbon yang rendah.

Pemahaman jejak karbon yang rendah pada program MBG menurutnya didapat dari seorang ahli perdagangan karbon asal Amerika Serikat yang mengunjunginya pada Minggu (14/12/2025) malam. Saat itu, papar Dadan, disampaikan bahwa pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi Nasional lewat program Makan Bergizi Gratis yang pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem rantai pasok secara lokal menghasilkan jejak carbon rendah dan bisa di-monetize dalam skema carbon trading.

"Tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading Pak. Saya juga gak nyangka. Ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locallity, dengan ada SPPG, dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah," tutur Dadan dalam Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Dengan jejak karbon yang rendah inilah, Indonesia menurut Dadan berpeluang untuk memonetisasi program MBG dalam skema perdagangan karbon.

"Kemungkinan bisa di-monetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena locallity-nya tersebut," kata Dadan,

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga mengatakan MBG mampu menstabilkan harga komoditas di suatu wilayah. Ini karena proses produksi MBG di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.

Baca Juga

Kepala BGN Sebut Ultah Prabowo Bikin Inflasi Harga Telur, Kok Bisa?

Dengan kondisi ini, Dadan mengeklaim program MBG mampu menggerakkan perekonomian di daerah. “Betapa masifnya makan bergizi sudah dirasakan masyarakat banyak petani-petani, pemuda-pemuda, sudah mulai beraktivitas di daerah masing-masing-meningkatkan produktivitas wilayah,” ucap dia.

Hingga hari ini, Dadan melaporkan sudah terdapat 17.555 SPPG yang berdiri di 7.022 kecamatan di 38 provinsi. SPPG ini melayani sekitar 50,39 juta penerima.

“Sebaran SPPG terbanyak di Jawa Barat mencapai 3.996 SPPG. Persentase kuota SPPG tertinggi di DI Yogyakarta yang sudah mencapai 87%, diikuti Jawa Tengah 83%, dan Lampung 81%” ucap dia.

Jawa Barat sendiri tertinggi jumlah SPPG, tapi baru mencapai 80% dari kuotanya. Secara nasional, SPPG yang sudah terbentuk mencapai 59%.

“Tenaga kerja yang terlibat 741.985 orang dengan total supplier 41.389,” kata dia.

Supplier tersebut terdiri dari 5.000 koperasi, sebanyak 569 BUMDes, 19.246 UMKM, dan 16.351 supplier perorangan.

“Terdapat juga Koperasi Merah Putih, 22 Koperasi Merah Putih ikut terlibat menjadi supplier,” ujar dia.