ILO: Inklusi Keuangan Jadi Katalis Transformasi UMKM dan Penguatan Ekonomi Pedesaan

JAKARTA, Investortrust.id - Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju usaha formal, memperkuat rantai nilai pedesaan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Komitmen ini disampaikan oleh Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia, Djauhari Sitorus, dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (11/12/2025), dan dinilai sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal dan digital.

Djauhari menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya sebatas membuka akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kualitas mata pencaharian masyarakat.

“Keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial, produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” ujar Djauhari.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menekankan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan petani di wilayah pedesaan. OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama melalui Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, menjelaskan bahwa pemanfaatan data digital menjadi sangat relevan ketika pelaku usaha kehilangan aset akibat bencana atau kondisi tertentu. “Pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tuturnya.

Baca Juga

Lewat Pemeringkat Kredit Alternatif, OJK dan Kemenkeu Dorong Inklusi Keuangan

Dalam mendukung upaya tersebut, OJK bersama ILO mengembangkan berbagai program digitalisasi, salah satunya pembangunan ekosistem sapi perah berbasis sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi dengan PKA. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) memaparkan pembelajaran dan dampak positif dari Proyek PROMISE II IMPACT yang telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama, yakni sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh. Proyek ini juga mendorong modernisasi layanan lembaga keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Melalui dukungan ILO, sebanyak 6.000 UMKM berhasil memperoleh akses pembiayaan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total nilai mencapai Rp167 miliar. Dukungan tersebut mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Selain itu, sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan dengan nilai mencapai Rp20 miliar, yang juga didukung melalui penguatan sistem core banking di BPR.

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. “Kami melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menilai program PROMISE II IMPACT efektif dalam memperluas pemahaman dan pemanfaatan akses keuangan formal di tingkat komunitas. Pemerintah berencana mengadopsi program tersebut melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo, menyampaikan bahwa program dukungan proyek akan dimasukkan ke dalam portofolio strategis TPAKD guna memastikan keberlanjutan manfaatnya.

Menutup diskusi, ILO kembali menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan elemen penting dalam mendorong kesejahteraan sosial. Ketika layanan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya meningkatkan ketahanan usaha, tetapi juga memperluas perlindungan sosial dan kesempatan kerja. “Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkas Djauhari.