Purbaya Temukan Masih Banyak Orang Kaya Pakai BBM Subsidi

JAKARTA, investortrust.id- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan BPI Danantara menggelar rapat tertutup dengan Komisi XI DPR untuk membahas efisiensi penyaluran subsidi. Rapat itu direktur utama dari PLN, Pertamina, KAI, dan Pupuk Indonesia.

Purbaya memaparkan rapat digelar untuk membahas berbagai kendala dalam penyaluran subsidi. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai desain dari subsidi.

Dari analisisnya, Purbaya melihat orang yang relatif kaya hingga super kaya masih menggunakan fasilitas subsidi pemerintah.

“Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dari pembahasan yang dilakukan, Purbaya mengatakan akan menyiapkan desain ulang strategi subsidi. Ini dilakukan agar pemberian subsidi, terutama bahan bakar minyak (BBM), dapat tepat sasaran.

“Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,” kata dia.

Proses desain subsidi ini akan dilakukan selama dua tahun dengan melibatkan BUMN terkait dan Danantara.

Baca Juga

Menkeu: Volume LPG Subsidi Diperkirakan Lampaui Kuota tapi Anggaran Tetap Aman

Pembayaran kompensasi

Selain desain ulang subsidi, Purbaya menjelaskan juga membahas mengenai pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Pembayaran kompensasi dilakukan 70% tiap bulan sampai September, tiap tahun. Pada Oktober, pemerintah akan membayarkan 30% sisa keseluruhan kompensasi.

Purbaya melihat Danantara merespons positif skema ini. Sebab, pembayaran sebulan sekali membuat manajemen keuangan Danantara terhadap BUMN akan membaik.

“Mereka nggak perlu pinjam ke bank lagi, jadi mengurangi cost cukup banyak berapa triliun rupiah gitu,” kata dia.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa rapat pemerintah dan DPR serius ingin menangani persoalan tata kelola subsidi. Dia berharap desain ulang tata kelola subsidi akan dirasakan masyarakat.

“Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bahwa negara berkorban uang ratusan triliun dalam rangka untuk memberikan subsidi,” kata Misbakhun.

Misbakhun membantah rapat tertutup yang digelar dengan pemerintah tersebut terjadi akibat terjadi pembengkakan anggaran subsidi. Diskusi mengenai tata kelola subsidi agar berjalan efisien.

“Kita tidak membicarakan tentang pembengkakan karena yang kita bicarakan adalah alokasi subsidi dan kompensasi 2025,” ucap dia.