Mendag Sebut Kredibilitas Data Jadi Kunci Stabilitas Harga Bahan Pokok Nasional
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi.
Menurut Mendag Budi, data harga bapok ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju. Menurutnya, data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci, sehingga tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran.
"Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif,” ucap Mendag Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).
Mendag Budi menyebutkan, Kemendag terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat.
“Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” katanya.
Mendag juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Data SP2KP, yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.
“Rakernas diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Mendag Budi.
Baca Juga
Mendag Lepas Ekspor Produk Gambir ke India Senilai Rp 1,72 Miliar, Dorong Hilirisasi Bernilai Tambah
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93%. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.
"Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat layak dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” jelas Iqbal.