Penurunan Harga Komoditas Global Seret APBN September 2025 ke Defisit Rp 371,5 Triliun

JAKARTA, investortrust.id-  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per 30 September 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan APBN per akhir September 2025 mengalami defisit sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB.

“Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya, saat konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menjelaskan pendapatan negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 1.893,3 triliun atau telah mencapai 65% dari outlook yang ditetapkan. Angka ini lebih rendah sebesar -7,2% secara tahunan.

“Lebih rendah, dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber pada dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang,” kata dia.

Hingga akhir September 2025, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.516,6 triliun atau 63,5% dari target outlook. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi -2,9% secara tahunan. Penerimaan pajak Rp 1.295,3 triliun dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 221,3 triliun.

“Penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit, menyebabkan PPh badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan,” ujar dia.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tak Ingin Ubah Batas Defisit di UU Keuangan Negara

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 344,9 triliun atau 72,3% dari target outlook.

Dari sisi belanja negara, pemerintah mencatat pengeluaran telah mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat masih terkontraksi 1,6% secara tahunan atau di posisi Rp 1.589,9 triliun. 

Sementara posisi transfer ke daerah telah mencapai Rp 644,9 triliun atau tumbuh tipis 1,5% secara tahunan.

“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” ujar dia.

Keseimbangan primer yang masih dalam posisi positif Rp 18 triliun menunjukkan terjadinya konsolidasi fiskal yang terus belanjut. “Ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah,” jelas dia.