Defisit APBN 2025 Membengkak dan Pendapatan Seret, Sri Mulyani Minta Izin DPR Gunakan SAL Rp 85,6 T
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan melebar menjadi 2,78% dibandingkan target awal sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani meminta izin DPR menggunakan sisa menyebut SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Dari SAL tersebut, pemerintah akan menggunakan Rp 85,6 triliun. “
“Defisit totalnya Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Berdasarkan proyeksi, pendapatan negara hingga akhir 2025 hanya mampu mencapai 95,4% dari target awal atau Rp 2.865,5 triliun. Pendapatan negara ditopang oleh kepabeanan dan cukai yang ditargetkan mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target APBN.
Baca Juga
Sri Mulyani Ungkap Tantangan Dongkrak Ekonomi Indonesia di Atas 6% pada 2026
Selain itu, penerimaan pajak diperikirakan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target karena tidak diterapkannya pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025. “PPN tidak jadi, tentu (penerimaan pajak) kita memang lebih rendah. Namun, kita mitigasi dari penerimaan komoditas,” jelas dia.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9% dari target. “PNBP kita kehilangan Rp 80 triliun karena dividen tidak diserahkan lagi ke APBN, tetapi dipegang oleh Danantara,” kata dia.
Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani memperkirakan mencapai 97,4% dari pagu atau Rp 3.527,5 triliun. Kondisi itu terjadi karena naiknya belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi Rp 1.275,6 triliun atau 109,96%.
Kenaikan belanja K/L terjadi karena memasukkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan UMKM, pertahanan semesta, dan investasi. “Itu semuanya masuk sehingga menaikkan belanja K/L menjadi 109,9% dari APBN awal,” kata dia.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 1.387,8 triliun atau 90% dari pagu. Angka ini turun dari desain APBN 2025 yang menempatkan belanja non-K/L sebesar Rp 1.541,1 triliun.
“Ini memang diberikan diskresi cukup banyak untuk BUN (Bendahara Umum Negara) karena pemerintahan baru. Oleh karena itu, kita cadangkan di belanja BUN,” jelas dia.
Baca Juga
Melihat potensi pelebaran defisit menjadi Rp 662 triliun dari desain awal APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun, Sri Mulyani meminta izin ke DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2024.
Dalam paparannya saat Sidang Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Sri Mulyani menyebut SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Dari SAL tersebut, pemerintah akan menggunakan Rp 85,6 triliun. “Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, penggunaan SAL dilakukan agar pemerintah dapat membiayai defisit dan tak perlu menerbitkan surat berharga negara (SBN). “Jadi untuk DPR, Banggar, kami mohon untuk poin ini dibahas dan mendapat persetujuan,” ucap dia.