OECD Revisi Naik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Dalam laporan berjudul OECD Economic Outlook-Interim Report September 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 4,9% pada 2025.
Angka tersebut dikoreksi naik sebesar 0,2 poin persen dibandingkan laporan sebelumnya yang dikeluarkan pada Juni 2025. Tak hanya 2025, OECD juga merevisi naik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 4,9% atau naik 0,1 poin persen dari proyeksi sebelumnya.
Baca Juga
Viral Menkeu Purbaya Sampaikan Jurus Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Ini Pernyataan Lengkapnya
Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, menurut OECD, yaitu investasi yang mengalami rebound. Penopang lainnya adalah kesepakatan tarif, investasi, dan bidang kerja sama lainnya dengan Amerika Serikat (AS), termasuk untuk sejumlah komoditas, yang berlangsung sejak Mei 2025.
Baca Juga
OECD menyebutkan, ekonomi global tumbuh lebih tangguh selama semester I-2025. Ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,2%. Salah satu pemicunya yaitu lonjakan produksi dan perdagangan barang sebelum penerapan tarif AS yang lebih tinggi.
Bahkan, menurut OECD, Pertumbuhan produksi industri pada paruh pertama 2025 menunjukkan angka yang lebih tinggi, melampaui rata-rata laju 2024 di sebagian besar negara G20. “Pertumbuhan investasi yang kuat di sektor teknologi tinggi juga mendorong aktivitas di AS dan Jepang,” tulis laporan tersebut.
Baca Juga
OJK: Target Kredit dalam RBB Tetap Kontributif Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Meski demikian, OECD menyatakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di AS mengalami pelemahan. Kondisi serupa terjadi di beberapa negara kawasan euro, seperti Perancis dan Italia.
Pertumbuhan ekonomi China pun tetap terjaga. Ini terjadi karena percepatan belanja pemerintah mampu mengimbangi tekanan pasar properti yang terus berlangsung. “Belanja pemerintah juga membuka pintu hambatan perdagangan dengan AS,” jelas OECD.