Viral Menkeu Purbaya Sampaikan Jurus Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Ini Pernyataan Lengkapnya

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan secara gamblang strategi yang akan ditempuhnya untuk kembali menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Dalam rapat kerja perdananya bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, pada Rabu (10/9/2025) lalu, ia menekankan pentingnya memperbaiki kondisi likuiditas dengan mendorong peredaran uang melalui sistem perbankan. Menurutnya, salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah mengalirkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan agar bisa dimanfaatkan untuk mendorong sektor riil.

“Saya sudah lapor ke Presiden, saya punya Rp425 triliun di BI. Besok saya taruh Rp200 triliun ke sistem. Kalau itu masuk ke sistem dan tidak diserap kembali, maka ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujarnya optimistis.

Purbaya pun menjelaskan bahwa kesalahan kebijakan moneter dan fiskal di masa lalu seringkali membuat perekonomian “dicekik” akibat kurangnya uang beredar. Ia menyinggung pengalaman krisis 1997–1998, ketika suku bunga dinaikkan hingga lebih dari 60 persen, tetapi pada saat yang sama pertumbuhan uang primer justru melonjak hingga 100 persen. Kebijakan yang tumpang tindih itu, menurutnya, menyebabkan kehancuran ekonomi. Hal serupa ia temukan ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, saat pertumbuhan uang sempat minus 15,3 persen sehingga membuat perekonomian hampir lumpuh.

Ia menegaskan, menjaga kestabilan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada instrumen bunga acuan. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan uang primer berjalan sehat agar kebutuhan pembiayaan dunia usaha terpenuhi.

Dari pengalamannya di berbagai pemerintahan, Purbaya menyebutkan bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% karena rata-rata pertumbuhan uang primer berada di kisaran 17 persen. Sebaliknya, di era Presiden Joko Widodo, rata-rata pertumbuhan uang hanya sekitar 7 persen sehingga laju ekonomi lebih rendah, sekitar 5%.

Dalam pandangan Purbaya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan. Ia menilai sektor swasta perlu diberi ruang yang lebih besar dengan memastikan likuiditas yang cukup di sistem keuangan.

“Kalau uang ditaruh di BI, dosa pemerintah dua kali: tidak membangun ekonomi dan membuat sistem kering. Tapi kalau dikembalikan ke bank, dosanya tinggal satu, ekonomi tetap bisa jalan lewat swasta,” katanya.

Purbaya pun meminta dukungan DPR untuk menjalankan jurus-jurus ekonominya, termasuk percepatan belanja anggaran agar dana utang yang dihimpun benar-benar memberi manfaat.

Ingin tahu lebih rinci jurus apa yang disampaikan Menkeu Purbaya  di depan Komisi XI DPR RI, simak isi rapat Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025) khusus seputar jurus Purbaya untuk memulihkan perekonomian.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun:

Bisa jelaskan latar belakang dan visi Bapak sebagai Menteri Keuangan. Harapan saya, di hadapan Komisi XI ini adalah seorang Purbaya yang seorang Purbaya. Silakan dijawab.

Purbaya Yudhi Sadewa: 

Saya tidak ingin menjadi "koboI," tetapi rupanya diminta untuk menjadi satu. Saya mengakui mungkin akan ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, dan saya mohon maaf sebelumnya, namun ini adalah langkah penting untuk memperbaiki ekonomi kita. Kalau memang ditaya program apa yang saya buat dan kenaoa pak prabowo mau menunjuk saya, apa dia salah tunjuk, mungkin enggak. Saya sudah menjadi ekonom cukup lama, sejak tahun 2000, langsung bekerja di sektor finansial setelah sekolah. Pada tahun 2002, saya membantu tim think tank Pak SBY di Brighten Institute, sering memberikan masukan.

Kemudian, pada tahun 2010, saya menjadi staf khusus Pak Hatta Rajasa, dan pada tahun 2015, saya masuk  KSP untuk membantu Pak Luhut dan memberi masukan kepada Pak Jokowi ketika sedang susah. Jadi, bagaimana mengelola ekonomi, itu  bukanlah barang baru untuk saya. Tapi jangan bilang sombong ya, saya kan harus meyakinkan bapak-bapak. Saya belajar sebelum krisis tahun 1995 dengan tujuan membantu ekonomi. namun sebelums ekolah selesai krisis 1998  pulang negara berantakan pada waktu itu.  Waktu itu tahun 2000 pertumbuhan mendekati 0  Tahun 2001 pertumbuhan ekonomi rendah kan.  Habis itu kita bantu ke sana. Waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan hingga 6%.

Lalu diganti Pak Jokowi, pertumbuhan ekonominya sedikit di bawah 5%  on average.

Saya mempelajari betul krisis 1998, salah kita dimana.  Kenapa saat krisis 1997-1998, negara-negara yang mulai diserang adalah Thailand dan Korea, kenapa Indonesia yang paling terpuruk. Jadi saya mempelajari betul dan bagaimana jika krisis terjadi lagi.

Ini boleh teori sedikit ya. Izin.  Di buku moneter, ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat, bunga dinolin kok masih krisis? Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin di sistem perekonomian itu negatif.

Jadi ekonominya dicekik. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu. Lihat laju pertumbuhan uang primer, base money.

Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. 

Tahun 1997 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih, karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan. Wah bunga tinggi, perusahaan mana ada yang pinjam.

Tapi kalau kita lihat di belakangnya, apa yang terjadi? Kita mencetak uang base money itu tumbuhnya 100%. 

Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat, apa mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sector. Uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu, tanpa sadar.

Ini bukan karena ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu ternyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ.

Pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikitlah ke think tank-nya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009 dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008, ketika rupiah sedang melemah.

Jadi hitungan saya begini: kalau kita mau jaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian.

Itu yang terjadi. 

Saya pikir dengan edukasi tahun 2008–2009 itu, semua orang sudah mengerti. Kan banyak ekonom yang melihat. Rupanya kita cepat lupa. Makanya risiko siklus ekonomi naik-turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit.

2015 ketika Pak Jokowi ambil pemerintahan kondisinya sama, kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP, untuk memberi masukan langsung pada waktu itu, supaya kebijakannya diubah. 

Dan kebijakan diubah, kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis, semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah.

2020–2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan mengecilkan ekonomi Indonesia. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu itu sedang di maritim, asyik mancing. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, sudah pada jago di perekonomian kan. 

Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya minus 15,3% di bulan Maret 2020. Minus artinya ekonomi sedang dicekik padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. 

Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, “Gimana?” Ya udah, Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah BI suruh kurangi penyerapannya ke sistem. Trus apa lagi,  Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga. Caranya gimana? Bapak punya uang kebanyakan di bank sentral waktu itu ada Rp529 triliun. Balikin ke sistem.

Mei 2021, dipindahkan uang sebesar Rp300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit, 11%, terus dijaga oleh bank sentral di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita.

Nah saya pikir juga ekonom udah pada jago juga, ya saya santai saja lah. Gara-gara itu saya bantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugasnya jaga stabilitas di sana. Saya gak cuma  jaga stabilitas, kita selalu pro pertumbuhan.

Jadi ketika bank sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya enggak tumbuh terlalu lambat. Tapi instrumennya, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa?

Rupanya sejak pertengahan 2023 uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol, menjelang second half 2024. Itu yang Anda rasakan di ekonomi melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Makanya keluar tagline Indonesia gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita. Karena 90% perekonomian kita di-drive oleh domestic demand.

Memasuki 2025 Januari–April membaik semuanya tiba-tiba. Saya pikir sudah insyaf. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika Sarasehan (Sarasehan Ekonomi) di Bulan April 225,  saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah.

Yang saya enggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi 2024 gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. 

Gak tahu nih, BI dan .. pada marah gak sama kita.. Nanti kita traktir ya..

Pemerintah karena terlambat membelanjakan APBN. Uangnya kan di bank sentral. Rajin, narik pajak, enggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi enggak apa-apa. 

Tapi ini enggak ditaruh, santai-santai, kering sistemnya. 

Bank sentral kita juga sama. Saya kan katanya penguasa ya, kan saya Ketua KSSK ya, jadi boleh menggaet sedikit, jadi saya berani ngomong sedikit-sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS. Wewenang saya nggak sampai sana.. 

Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak, BI serap sampai Rp800 triliun, pemerintah sampai Rp500 triliun lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. 

Yang Bapak-bapak rasakan yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai.

Yang jadi pertanyaan saya, Komisi XI rapat dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun? Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu?

Dan sekarang saya ke sini waah pertanyaannya banyak sekali. Yang seharusnya sudah diputus pada saat itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. 

Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi kita tahu itu enggak semudah membalik tangan.

Saya pernah  tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, “Pak, balikin uangnya ke sistem loh. Apa bedanya? Kan enggak bisa belanja juga, Pak. Kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak enggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga.

Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu enggak bangun aja (pertumbuhannya). Tapi ekonominya bisa jalan kalau itu dimanfaatkan real sektor.”

Saya ingin tunjukkan lagi, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Pak Jokowi rata-rata 5% atau di bawah. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, basemoney teori dasar moneter di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh 22%. Jadi di zaman Pak SBY walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang jalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika Private sector yang jalan, akan lebih banyak bayar pajak dibandingkan pemerintah. Tax ratio kita tumbuh Cuma 0,5% dibanding zaman Pak Jokowi.

Zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya, bahkan di titik tertentu sepanjang tahun atau dua tahun sebelum krisis, tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekik. Cuma saya nggak tahu waktu karena saya di maritim. Begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget, “Pak, kenapa begini, Pak? Bapak bangun apa-apa mati-matian pun enggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang, hanya pemerintah yang jalan. Sedangkan 90% berhenti atau diperlambat.”

Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Inis ekarang amsih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal.

Nanti saya minta restu dari parlemen untuk menjalankan tugas itu.

Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, “Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian.” Saya punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun. Sudah jalan? Sudah jalan. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, saya sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja, kalau Anda ngejalanin kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal jalanin sedikit, nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan.. bisa… hidup lagi.

Itu nanti di sisi kebijakan fiskal.

Di sisi government, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat, berjalan dengan lebih baik lagi. 

Ada yang dikomplain MBG penyerapannya rendah. Saya tanya teman-teman keuangan, gimana monitornya? Katanya bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak. Saya bilang, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Kalau penyerapannya jelek, dia harus jelasin ke publik, saya di sebelahnya.

Dan program-program yang lain akan kami sisir. Kami akan sisir program-program yang lain yang lambat akan dipercepat. Kalau mereka enggak bisa nyusun program kerja atau penyusunan anggarannya , kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat, dan monitor on regular basis. Supaya anggaran yang banyak tadi, penyerapannya dimonitor. Supaya uang utang yang kita peroleh betul-betul bermanfaat buat ekonomi.

Itu sebabnya saya bilang bisa 6%. Orang bilang Purbaya sok tahu, sok pintar. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Zaman Pak SBY 6% (private), zaman Jokowi 5% (pemerintah). Kalau digabung pasti di atas itu. Pas gak ke situ. Itu langkah simpel, mungkin gak terlalu panjang, untuk bisa kita liat dampaknya. Mungkin kita gak akan lihat 6 (persen pertumbuhan), tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja.

Saya termasuk yang percaya agen-agen ekonomi punya otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua. Tugas kita ciptakan kondisi mereka berpikir , berjalan dan tumbuh sesuai situasi yang ada.. Setelah itu baru program-program investasi. 

Dulu saya pernah jadi wakil ketua tim debottlenecking, waktu itu ketuanya Pak Yasona Laoli. Kita sidang setiap minggu,  Kita diberikan 300 kasus, dan kita pecahkan 193 kasus investasi berhubungan  dengan investasi Rp 890 triliun Jadi saya kira-kira  ngerti kira-kira di mana bottleneck, hambatan dan bagaimana cara memecahkannya. Kalau boleh, nanti saya bentuk tim di Kemenkeu untuk percepatan investasi. Kalau tidak boleh nanti saya minta kemenko yang lain buat itu lagi.

Muhammad Misbakhun: 

Pak Purbaya, kalau masih ada pertanyaan tadi karena kita masih ada rapat lagi, Pak. Tadi itu sebenarnya kita rapat pengantar, Pak. Jadi saya itu pengantar. Jadi menurut saya yang lainnya nanti dijawab tertulis. Kita akhiri rapat siang hari ini.

Tertulis atau langsung oleh Dirjen terkait. Ya nanti Dirjen terkait pada saat kita rapat di satker-satker Bapak-Bapak membahas anggaran dijawab oleh satker-satker Bapak.

Terus kemudian ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Saya ingatkan kepada satker mengenai KPI. Pak Dolfi ini konsisten sejak awal, Pak, selalu membicarakan soal KPI. Tapi KPI itu memang sangat penting, Pak. Di situlah kita mengukur kinerja kita. Itu jadi.

Tipikal rapat kita itu memang begini, Pak Purbaya. Jadi kalau tadi itu kita juga dikritik sama Pak Purbaya ini bahwa rapat kita yang lama selama ini banyak hal-hal yang fundamental. Apakah sudah ditanyakan apa belum? Nanti mungkin akan terjadi repetisi, Pak. Tapi itu kan bagian dari sebuah the political question. Pertanyaan politik itu bisa dijawab, bisa menjadi policy, atau bisa menjadi yang lain, Pak.

Tapi saya tidak ingin berpanjang lagi. Saya ingin menutup rapat kita hari ini. Kemudian  kita rapat lagi besok, Pak, untuk penutup ini.

 Kita tutup. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain itu dijawab oleh satker di eselon 1.

Purbaya:
 “Siap.”

Marwan Cik Asan, Fraksi Partai Demokrat :
Izin tiga menit saja. Saya begini, karena Pak Purbaya tadi menyampaikan ini di depan publik sehingga saya sebagai wakil rakyat juga harus menjawab ini di depan publik. Kalau tidak, kan DPR akan mendapatkan sorotan selama ini tidak mengingatkan pemerintah.

Jadi terkait, saya Marwan Cik Asan, Pak, Fraksi Partai Demokrat A546 Dapil Lampung 2, terkait persoalan banyak dana mengendap di BI itu sudah sering kita sampaikan kepada pemerintah maupun Bank Indonesia. Terkait keterlambatan penyerapan anggaran, termasuk besarnya pinjaman yang sudah kita pinjam, yang akhirnya menjadi SILPA dan SAL, itu juga sudah sering kita sampaikan. Ini pertanggungjawaban politik saya terhadap masyarakat, dan rekaman-rekaman rapatnya saya rasa ada, Pak. Jadi saya pikir untuk Pak Purbaya, just do it.”

Purbaya:
“Siap.”

Marwan Cik Asan:
“Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

Peserta:
“Waalaikumsalam warahmatullah.”

Muhammad Misbakhun:

Tapi Pak Marwan harus sangat senang hari ini, Pak. Berbahagia. Saya tadi itu nungguin Pak Marwan teriak ‘hidup Pak SBY’ gitu, Pak. Karena beberapa kali Bapak (Purbaya) itu mention pencapaian, achievement-nya Pak SBY, ya.  Tapi memang harus kita akui bahwa itu remarkable.   

Purbaya 

Jadi Bapak tolong dukung saya untuk mencapai itu semua.

Misbakhun
Iya, kita hadir di sini, Pak, terutama kami, Pak. Kalau saya dapat tugas, utamanya memang harus bagaimana visi-misinya Bapak Presiden itu berjalan dan terwujud. Gitu. Yang hadir di sini kita ini kan dalam rangka mewujudkan itu, Pak.

Purbaya:
 Siap.

Misbakhun:

Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”