Menkeu Purbaya Sebut Defisit Tak Akan Membengkak Gegara Paket Ekonomi

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak akan membengkak meski pemerintah menetapkan adanya pembiayaan untuk delapan program paket ekonomi 2025.

“Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar,” kata Purbaya, saat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Salah satu program yang menyedot anggaran besar yaitu bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan, Oktober-November 2025. Anggaran untuk program ini ditetapkan sebesar Rp 7 triliun, dengan asumsi harga beras Rp 18.500 per kilogram, termasuk biaya distribusi.

Purbaya mengeklaim telah memperkirakan penyerapan APBN 2025. Melihat sisa APBN 2024, dia yakin anggaran yang digunakan untuk membiayai delapan program paket ekonomi ini bisa mencukupi.

“Saya bisa hitung sisanya berapa, jadi daripada sisa, mungkin nggak terpakai, saya pakai ke sana (paket ekonomi)” kata dia.

Purbaya mengatakan paket ekonomi ini merupakan bagian dari optimalisasi penyerapan anggaran. Dengan begitu, APBN 2025 dapat bermanfaat bagi perekonomian.

Baca Juga

Usai Rapat dengan Prabowo, Menkeu Purbaya Komitmen Jaga Defisit Fiskal 3%

“Tanpa mengubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus, kita asumsikan tax ratio konstan, kalau PDB tumbuh cepat kan, tax-nya kan lebih cepat (bertum buh) juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral atau positif,” ujar dia.

Sekadar informasi, defisit APBN 2025 Outlook berada di posisi 2,78% dari PDB. Angka ini naik dari target awal sebesar 2,53% dari PDB.

Selain memastikan defisit yang tidak berubah dari target outlook 2025,  Purbaya juga memastikan rasio utang pemerintah tetap berada di kisaran 40% dari PDB.

“Nggak ada (peningkatan porsi utang, red),” kata Purbaya, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu, Kamis (11/9/2025).

Purbaya bahkan mengaku belum mendengar rencana untuk meningkatkan rasio utang di atas ambang 40% dari PDB. Saat ini, menurutnya pemerintah akan menjaga fiskal secara hati-hati.

“Fokus saya sekarang adalah membuat anggaran yang ada atau yang nanti 2026 dampaknya optimal dulu buat ekonomi,” jelas dia.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan akan fokus terhadap ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran. Fokus lainnya yaitu uang yang diserap tidak akan mengganggu sistem perekonomian.

“Itu utamanya. Nanti kalau sudah optimal baru kita pikirkan, kalau perlu mesin atau bahan baru ke perekonomian,” ucap dia.