Ekonom Paparkan Sejumlah PR yang Harus Dibereskan Menkeu Purbaya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan empat hal yang harus diperbaiki Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Selain tantangan eksternal, Purbaya dinilai menghadapi posisi fiskal yang tak mudah.
“Yang pertama, hati-hati mengeluarkan statement,” kata Wijayanto, dalam diskusi yang digelar daring, Rabu (10/9/2025).
Wijayanto mengatakan ucapan Purbaya akan menjadi catatan bagi investor. Pernyataan yang bersifat lelucon dapat ditangkap menjadi kesalahpahaman oleh publik luas.
“Jadi harus ekstra hati-hati. Jangan over promise, over confidence, dan over simplified. Karena kalau over promise, over confidence, dan over simplified, market akan menilai ‘oh, orang ini tidak tahu, tidak paham’,” kata dia.
Usulan kedua yang disampaikan Wijayanto yaitu Menkeu perlu melihat kembali asumsi penerimaan di RAPBN 2026. Menurutnya, asumsi penerimaan yang disusun terlalu agresif. Selain itu, dia mengingatkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dapat membuat pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak dan penerimaan lain sesuka hati.
Baca Juga
Menkeu Purbaya Klaim Pemerintah Prabowo Sudah Ciptakan Lapangan Kerja 3,59 Juta
Ketiga, Wijayanto mengusulkan perbaikan pengelolaan utang. Menurut perhitungannya, uang hasil penjualan Surat Utang Negara (SUN) tercatat sebesar Rp 600 triliun dan tersimpan di Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Itu membayar bunga 6,5% hingga 6,8%” ujar dia.
Keempat, Kementerian Keuangan perlu mendorong pemberantasan underground economy. Mengutip data EY Global, underground economy Indonesia sudah mencapai 23,8% dari PDB. Dengan penindakan, underground economy ini dapat dikonversi sebagai sumber pendapatan baru.
“Dengan tax ratio 10% saja, potensi pajak yang kita terima bisa hampir Rp 500 triliun,” ucap dia.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Eisha Maghfiruha menyatakan tugas menteri baru di kabinet Merah Putih yaitu harus memberikan dorongan terhadap perekonomian. Khusus untuk Menkeu Purbaya, dia berharap terjadinya evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang memberikan stimulus kepada lapangan kerja yang lebih luas.
“Dan melihat lagi visibiitas dari program prioritas,” kata Eisha.
Eisha mencotohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendominasi pengeluaran perlu dilihat kembali efektivitasnya. Dibandingkan mengejar kuantitas, diharapkan program ini dapat mengerek kualitasnya karena anggaran MBG membuat ruang fiskal yang sempit.
Eisha berharap Purbaya juga dapat menjaga kredibilitas fiskal pemerintah. “Sehingga mengembalikan kepercayaan publik dan pasar, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makro di tengah gejolak eksternal dan ketidakpastian,” ujar dia.

