Citi Indonesia Nilai APBN 2026 Lebih Stimulatif Dibandingkan 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seharusnya lebih stimulatif dibandingkan dengan APBN 2025 dalam pelaksanaannya, walaupun pembiayaan APBN 2026 akan lebih besar dibandingkan 2025.
Hal ini diutarakan Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman dalam acara Konferensi Pers Pemaparan Ekonomi & Kinerja Keuangan Citibank, N.A., Indonesia Triwulan II 2025 di The Langham Jakarta, Selasa (19/8/2025).
"Kenapa kami melihat APBN 2026 berpotensi lebih stimulatif? Adalah karena realisasi belanja pemerintah yang agak tertahan di 2025 karena adanya transisi pemerintahan dan juga realokasi anggaran di awal tahun," ujar Helmi.
Helmi menjelaskan, seharusnya di tahun 2026 akan sudah mulai normal, sehingga realisasi belanja pemerintah di 2026 seharusnya akan lebih baik. Menurut Helmi, hal ini akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi.
"Kontras dengan 2025 di mana kita lihat di kuartal I dan II kemarin konsumsi pemerintah itu justru negatif secara year on year, sehingga tahun ini konsumsi yang lambat tersebut menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi," ungkap Helmi.
Lebih lanjut, Helmi menyebut, walaupun tahun depan kebutuhan pembiayaan utang lebih besar terutama dari pasar obligasi, Citi Indonesia melihat pada tahun depan, supply obligasi yang lebih banyak dari pemerintah seharusnya masih bisa diiringi dengan demand di pasar obligasi yang juga meningkat.
"Hal ini karena yang paling penting adalah bahwa tren suku bunga sedang berada dalam tren menurun. Sehingga kami perkirakan likuiditas perbankan yang saat ini masih banyak terparkir di instrumen OPT-nya (operasi pasar terbukanya) BI, terutama di SRBI, ini akan mencari tempat placement baru, yaitu baik berubah menjadi kredit maupun ditempatkan di pasar SBN," jelas Helmi.
Kemudian, Helmi juga melihat bahwa likuiditas perbankan pada tahun depan seharusnya membaik. Hal ini seiring dengan adanya penempatan dana oleh pemerintah di perbankan domestik.
"Yang ini berarti akan ada injeksi likuiditas dari BI ke perbankan yang lebih besar, karena dengan pemerintah menempatkan dana dari rekeningnya di BI dipindahkan ke bank domestik, ini berarti akan ada penambahan DPK perbankan secara umum, secara total," kata Helmi.
Baca Juga
Citi Indonesia Revisi Naik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari 4,7% Jadi 5% di Tahun Ini
Di sisi lain, Helmi membeberkan bahwa target proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026 sebesar 5,4% cukup memungkinkan. Terutama karena adanya efek perbandingan dari basis pertumbuhan yang rendah (low base effect) pada 2025.
"Karena tahun depan jangan lupa ada efek tahun dasar yang rendah. Di awal tahun ini kan belanja pemerintah kontraksi, bahkan di kuartal I pun pertumbuhan ekonomi turun. Ini akan menjadi dasar yang rendah untuk perbandingan PDB year-on-year di tahun depan.
Helmi menambahkan, pada tahun 2026 diharapkan ada normalisasi belanja pemerintah yang sempat tersendat di awal 2025. Dengan belanja negara yang kembali pulih, momentum pertumbuhan di kuartal I tahun depan berpotensi lebih kuat.
"Setidaknya kuartal I (2026) mungkin pertumbuhan ekonomi akan terkerek ke atas karena ada efek normalisasi belanja pemerintah yang tadinya tahun ini tersendat di awal tahun, tahun depan di awal tahun akan sudah lebih ada momentum," pungkas Helmi.