Pemerintah Siapkan Rp 2.705,2 Triliun di APBN 2026 untuk Biayai 8 Agenda Prioritas

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas dalam APBN 2026. Delapan agenda tersebut antara lain, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 164,4 triliun. Anggaran ini terbagi untuk beberapa tujuan.

“Berdasarkan sisi produksi, termasuk petani, alsintan (alat dan mesin pertanian), pupuk, dan bendungan, serta irigasi ada Rp 114 triliun,” kata dia.

Dari total dana Rp 114 triliun itu, secara rinci  akan digunakan untuk subsidi 9,62 juta ton pupuk sebesar Rp 46,9 triliun, cetak sawah baru Rp 19,7 triliun, bantuan alsintan, bendungan 15 unit, dan irigasi untuk 104.000 hektare sebesar Rp 12 triliun.

“Kemudian bantuan benih, bantuan nelayan, DAK (dana alokasi khusus) dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada Rp 12,2 triliun,” kata dia.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi masyarakat agar bisa menikmati harga pangan terjangkau, pemerintah menyiapkan dana Rp 5,8 triliun.

Baca Juga

Prabowo Siapkan Anggaran Rp 335 Triliun untuk MBG dan Rp 244 Triliun untuk Kesehatan

Dari sisi perantara, yaitu distribusi dan cadangan pangan, pemerintah akan mengalokasikan Rp 29,9 triliun. Pemerintah juga memiliki cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah 3 juta ton senilai Rp 22,7 triliun.

Untuk anggaran ketahan energi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 402,4 triliun. Anggaran ini akan diarahkan untuk insentif perpajakan sebesar Rp 16,7 triliun, energi baru terbarukan sebesar Rp 37,5 triliun, infrastruktur energi sebesar Rp 4,5 triliun, listrik desa sebesar 5 triliun, dan dukungan lainnya sebesar Rp 0,6 triliun.

“Ini termasuk subsidi, kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru,” ujar dia.

Anggaran pendidikan mengalami lonjakan sebesar 9,8% untuk APBN 2026. Anggaran pendidikan untuk tahun depan mencapai Rp 757,8 triliun. 

Anggaran terbesar untuk prioritas ini ditopang program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun. Anggaran ini masuk dalam penerima manfaat siswa dan mahasiswa yang total mencapai Rp 401,5 triliun.

Anggaran pendidikan ini juga diperuntukkan pembangunan sekolah atau kampus. Pemerintah menganggarkan Rp 150,1 triliun. Anggaran ini terdiri untuk pembangunan 200 sekolah rakyat yang total menelan biaya Rp 24,9 triliun.

Baca Juga

BGN Punya Kelebihan Dana MBG Rp 50 T, Akan Digunakan untuk Apa?

Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk membayar tunjangan gaji guru dan dosen non PNS. Total tunjangan untuk tenaga pendidik tersebut sebesar Rp 178,7 triliun.

Pemerintah menganggarkan Rp 244 triliun untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Anggaran ini digunakan untuk membiayai sarana prasarana kesehatan yaitu sebesar Rp 72,1 triliun. Sementara itu, layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp 123,2 triliun.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 181,8 triliun. Anggaran ini untuk membiayai subsidi bunga KUR sebesar Rp 36,5 triliun, dana desa Rp 60,6 triliun, kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp 1,7 triliun, dan penempatan dana di Himbara untuk Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun.

Sementara itu, anggaran pertahanan semesta di mencapai Rp 424,8 triliun. Anggaran pertahanan mencapai Rp 185 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pemiliharaan dan perawatan, pengadaan dan penggantian pesawat atau alutsista yang lain.

“Termasuk penambahan batalion dan kodam, pengadaan kendaraan tempur dan taktis, serta dukungan alutsista,” kata dia.

Untuk bidang ketertiban, pemerintah menganggarkan Rp 179,4 triliun. Anggaran ini untuk mengamankan wilayah perbatasan, alat material khusus, serta untuk pencegahan terorisme dan kejahatan siber.

Baca Juga

Anggaran Program MBG Bertambah, Target Penerima Manfaat Tetap di 82,9 Juta

Di bidang hukum, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 60,4 triliun. Ini untuk penindakan tindak pidana umum, khusus, dan PTUN. Selain itu, anggaran itu mencakup penindakan korupsi dan pencucian uang, serta penyelesaian tindak pidana narkotika.

Sri Mulyani menjelaskan dari sisi investasi akan berkontribusi terhadap investasi sebesar Rp 530 triliun. 

Menkeu mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026, dibutuhkan Rp 7.450 triliun. Selain investasi dari pemerintah, terdapat suntikan dana dari Danantara sebesar Rp 720 triliun.

“Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp 6.200 triliun,” ujar dia.