Kepala BPS Jawab Keraguan Publik Soal Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

JAKARTA, investortrust.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi keraguan publik terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mencapai 5,12% secara tahunan. Amalia menegaskan, proses perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan BPS telah mengacu pada manual internasional dan mengikuti standar global.

“Data-data kami kumpulkan juga dari daerah oleh BPS se-Indonesia,” kata Amalia kepada investortrust.id, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, sejumlah indikator mendukung capaian pertumbuhan tersebut. Salah satunya adalah konsumsi masyarakat yang terlihat bergeser dan tumbuh di sektor restoran serta transportasi. Dua sektor ini masuk dalam komponen konsumsi rumah tangga yang tercatat naik menjadi 4,97% secara tahunan.

Sektor transportasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan 7,32% yoy, sama halnya dengan sektor restoran dan hotel yang juga tumbuh 7,32% yoy. “Seiring dengan mobilitas yang sangat tinggi selama kuartal II-2025,” jelas Amalia.

Amalia mengatakan hasil survei yang digelar BPS juga menunjukkan industri besar dan sedang serta pendataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga menunjukkan kenaikan.

“Ini sejalan dengan data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI) dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang berada di zona ekspansi,” ujar dia.

PMI BI menunjukkan sektor industri berada pada zona ekspansi yaitu sebesar 50,89. Kapasitas produksi yang terpakai, dari data BPS, yaitu sebesar 73,58% atau lebih tinggi dibanding kuartal I-2025 yang sebesar 73,25%.

Perkembangan PMI-BI dan hasil SKDU kuartal II-2025 tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,29%. Kondisi ini mendorong permintaan yang tetap terjaga.

Dari sisi lain, mayoritas komponen diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Persediaan Barang Jadi sebesar 52,35%.

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPS juga menyebut realisasi belanja investasi pun menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,51% secara tahunan. Nilai impor barang-barang modal mengalami pertumbuhan sebesar 31,9% secara tahunan dan belanja modal pemerintah dari APBN tumbuh 30,37% secara tahunan.

Pembentuk modal tetap bruto (PMTB) atau belanja investasi menjadi salah satu komponen yang tumbuh tinggi yaitu sebesar 6,99% secara tahunan dengan porsi ke PDB sebesar 27,83%. Terdapat dua komoditas yang mendukung pertumbuhan tinggi tersebut.

“(Dari) mesin dan peralatan serta bangunan,” ujar dia.

Sebelumnya saat paparan angka pertumbuhan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud, disampaikan bahwa tumbuhnya belanja Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2025 terjadi karena masih adanya proyek infrastruktur dan belanja barang modal.

“Jadi pembangunan infrastruktur yang berlangsung di beberapa daerah, baik pembangunan baru maupun lanjutan dari periode sebelumnya,” kata Edy, di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Edy memaparkan pembangunan infrastruktur yang menjadi pengungkit naiknya PMTB seebsar 6,99% yaitu pembangunan ruas jalan tol di Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Sumatera Utara seksi IV dan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2A Selatan, Jawa Barat, MRT fase 2A DKI Jakarta, dan MRT Bali, tanggul laut fase C di DKI Jakarta, dan terowongan Samarinda, Kalimantan Timur.

“Termasuk juga proyek nasional program 3 juta rumah,” ujar dia.

Berdasarkan data neraca perdagangan BPS, selama Januari-Juni 2025, terjadi kenaikan pada pertumbuhan bahan baku atau penolong dan barang modal. Impor bahan baku mencapai US$ 82,75 miliar atau tumbuh 2,56% dan impor barang modal mencapai US$ 23 miliar atau tumbuh 20,9%. Impor barang konsumsi mencapai US$ 10,18 miliar atau terkontraksi -2,47%.

Pada periode tersebut, share impor mesin/peralatan mekanis mencapai 17,09% ini karena terjadi kenaikan volume impor di saat rata-rata harga per unitnya turun. 

Sementara itu, mesin/perlengkapan elektrik memiliki share 14,52% pada Januari-Juni 2025. Terjadi kenaikan volume dan harga rata-rata unit komoditas yang diimpor.

Pengaduan ke PBB

Meski BPS telah memaparkan data, sejumlah pihak mempertanyakan validitasnya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahkan melaporkan BPS ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% yoy,” ujar Bhima. Ia menilai data BPS tidak sinkron karena sektor manufaktur dilaporkan tumbuh 5,68% yoy, padahal PMI manufaktur tercatat kontraksi dan porsi manufaktur terhadap PDB justru turun dari 19,25% menjadi 18,67%.

Bhima Yudhistira menyatakan inisiasi yang dilakukan Celios menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian.  Bhima meminta dua lembaga PBB itu melihat seluruh indikator yang disampaikan BPS dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi. Padahal, PMI manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

bhima menyoroti porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. 

“Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujar dia.

dalam kesempatan yang sama Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar mengatakan Komisi Statistik PBB menekankan independensi data dalam statistik nasional. Artinya, jika terdapat tekanan terhadap penyusunan data, BPS melanggar prinsip dasar statistik.

“Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” kata Media.

Ketidakpercayaan ini muncul karena data BPS didasari terhadap anomali yang terjadi terhadap data distoris. Sebab, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2025 yang mana ada Ramadan-Idul Fitri.

Sementara itu, gugatan terhadap data BPS juga disampaikan Universitas Paramadina. Ekonom Univeristas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan BPS perlu menjelaskan ke publik mengenai metodologi dan asumsi perhitungan PDB. Termasuk, sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi.

“Memberi penjelasan mengenai kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan,” ujar Wijayanto.

Wijayanto juga meminta BPS menjaga independensi penuh dari tekanan atau intervensi pihak manapun. Ini demi memastikan bahwa data bukanla alat legitimasi politik, melainkan cerminan realita yang akurat.

Wijayanto mengatakan Universitas Paramadina mengingatkan kredibilitas BPS adalah modal utama kepercayaan publik. Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, maka bukan hanya publik yang kehilangan pegangan, namun juga kebijakan ekonomi yang salah arah.

“Revisi data adalah hal biasa karena ini adalah ranah akademis dan teknokratis,” kata dia.