Optimisme Pemerintah Capai Swasembada Beras dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2025

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan optimismenya yang  tinggi terhadap pencapaian swasembada beras nasional.  Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan produksi beras nasional pada semester pertama 2025 merupakan sinyal kuat keberhasilan program ketahanan pangan yang selama ini dijalankan.

“Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari–Juni 2025, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16,86 juta ton, atau naik sebesar 13,2%,” kata Sri Mulyani dalam pembahasan KEM-PPKF 2026 di DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Ia menyebut capaian ini menjadikan produksi beras nasional sebagai yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling produktif di kawasan ASEAN dalam bidang pangan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari reformasi distribusi pupuk bersubsidi. “Kinerja sektor pertanian didukung oleh meningkatnya produktivitas seiring dengan langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah menjamin petani mendapatkan pupuk sesuai periode tanamnya,” ungkapnya.

Bahkan, kata Sri Mulyani, stok beras Perum Bulog hingga pekan ketiga Juni 2025 telah mencapai 4,17 juta ton, menjadikannya sebagai cadangan tertinggi sejak lembaga tersebut didirikan lima dekade lalu.

Ia menilai hal ini sebagai bukti bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berada di jalur yang benar.

Baca Juga

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Dongkrak Ekonomi Indonesia di Atas 6% pada 2026

Seiring dengan keberhasilan itu, pemerintah juga berupaya keras menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik agar tetap positif hingga akhir 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% secara tahunan, terutama didorong konsumsi rumah tangga yang naik 4,89 %.

“Ekspor juga tumbuh signifikan sebesar 6,78% secara tahunan, terutama didorong oleh hilirisasi produk yang memberikan nilai tambah lebih besar dibandingkan ekspor komoditas mentah,” jelasnya.

Namun demikian, konsumsi pemerintah pada triwulan tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,89%, akibat tingginya realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu untuk mitigasi El-Nino dan pelaksanaan agenda nasional pemilu. 

Pemerintah baru juga sedang dalam proses penyesuaian melalui efisiensi dan pembentukan kementerian/lembaga yang baru, sambil terus merekonstruksi alokasi belanja agar lebih produktif dan menciptakan nilai tambah.

Sementara itu, investasi pada triwulan I hanya tumbuh 2,12%, mencerminkan masih adanya tekanan ketidakpastian global dan rendahnya kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal. Kendati demikian, sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menunjukkan pertumbuhan positif.

“Industri pengolahan yang menyumbang 19,25% dari PDB tumbuh 4,55%, sektor perdagangan tumbuh 5,03%, dan sektor pertanian bahkan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52%,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga menyoroti rendahnya inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,9% year on year hingga Juni 2025, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan inflasi terendah di antara anggota G20 dan ASEAN.

Baca Juga

Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp 7.500 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026

Stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp16.943 per dolar AS pada April juga telah membaik dan kembali stabil di kisaran Rp16.200 per dolar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik masih kondusif dan patut terus dijaga.

Dalam pandangan pemerintah, untuk menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik, ketahanan nasional menjadi kunci utama. Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan industrialisasi nasional.

“Ketika kita tidak dapat mengontrol kondisi global, maka kita harus memperkuat fondasi ketahanan nasional secara menyeluruh,” tegas Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam menopang pertumbuhan. Intervensi negara dilakukan secara proporsional untuk mengatasi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan sosial.

“Prinsip utama yang mendasari kebijakan kita adalah the greatest goods for the greatest many. Kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat,” kata Menkeu menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus terjaga dan merata.