Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp 7.500 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan kenaikan investasi 5,9% secara tahunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada 2026.

“Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi minimal Rp 7.500 triliun,” kata Sri Mulyani saat pidato di Sidang Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Kenaikan investasi ini diperlukan karena berkontribusi kepada 30% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sri Mulyani berharap, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berperan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri.

Baca Juga

BSI Siap Menjadi Agregator Pertumbuhan Ekonomi Halal Indonesia

Menurutnya, Danantara didirikan untuk mengakselerasi investasi di Indonesia. Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara diharapkan menarik investasi domestik dan luar negeri serta memfokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

“Diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah di tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian. Tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Sri Mulyani menjelaskan, sektor swasta berperan penting dalam pembiyaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi. Tiga hal tersebut nantinya akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Menjawab permintaan Fraksi Partai Golkar yang ingin pertumbuhan ekonomi 5,8%, pemerintah juga mengincar kenaikan konsumsi masyarakat. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dapat naik 5,5%. “Ini artinya, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat,” jelas dia. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, konsumsi rumah tangga berkontribusi 55% pada PDB Indonesia. Melihat target pertumbuhan ekonomi tersebut, dia mengingatkan langkah menjaga daya beli masyarakat dan inflasi rendah. “Berbagai intervensi pemerintah, baik di bidang pangan dan energi dilakukan untuk bisa menjaga daya beli,” jelasnya.

Baca Juga

Hashim Djohohadikusumo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Dicapai Mulai 2026

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan terus menggencarkan program untuk mendorong konsumsi masyarakat. Program makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan dan ekspansif. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan multiplier effect tinggi dan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. “Selain itu, menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja,” kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan tetap menjalankan program strategis lain, seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 unit. Pemerintah juga akan menjaga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi 2,3 juta debitur dan melanjutkan program perlindungan sosial (perlinsos) di antaranya, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan subsidi upah (BSU). “Itu akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok rentan,” kata dia.

Berdasarkan perhitungannya, dorongan terhadap komponen investasi dan konsumsi rumah tangga akan berkontribusi terhadap 85% perekonomian Indonesia.