Pemerintah Akan Tambah Utang jika...
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan utang melalui emisi Surat Berharga Negara (SBN) jika terjadi pelebaran defisit.
“Kami akan melaporkan ke DPR jika ada sedikit pelebaran, katakanlah menjadi 2,7% (dari PDB), seperti outlook tahun lalu, maka kami akan menyesuaikan penerbitan,” kata Sri Mulyani dalam program wawancara Bloomberg Television on Wednesday, diakses Jumat (27/6/2025).
Meski begitu, menurut Sri Mulyani, penerbitan surat utang sejauh ini masih sesuai jadwal. Itu karena pemerintah akan terus mendesain defisit anggaran tidak lebih dari 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga
Utang RI Diprediksi 40% dari PDB Mulai 2025, Ini Proyeksi AMRO hingga 2029
“Kami berkomunikasi dengan sangat jelas ke pasar bahwa kami masih membiayai defisit PDB sebesar 2,53% (dari PDB),” ujar dia.
Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2025, realisasi penarikan utang baru mencapaiRp 349,3 triliun. Angka ini setara dengan 45% dari total target pembiayaan APBN sebesar Rp 775,9 triliun sepanjang tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan,strategi pembiayaan utang pemerintah tetap berjalan fleksibel, terukur, mencakup aspek waktu, instrumen, dan komposisi mata uang.
Baca Juga
Selain pembiayaan utang, kata Thomas, pemerintah membiayai nonutang sebesar Rp 24,5 triliun atau 15,3% dari target pembiayaan nonutang senilai Rp 159,7 triliun. Dana ini tidak menambah pembiayaan utang, melainkan mengurangi jumlah utang karena sifatnya sebagai dana investasi.
Baca Juga
Utang Jatuh Tempo Juni Tembus Rp 150 Triliun, Disiplin Fiskal Jadi Sorotan
“Pembiayaan nonutang di sini minus Rp 24,5 triliun, artinya kita berinvestasi kepada hal-hal khusus. Ini pembiayaan nonutang, tidak menambah utang,” tutur dia.
Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran per Mei 2025 sudah mencapai Rp 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun.