Presiden Prabowo Harus Hati-Hati sebelum Tarik Utang Baru
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus hati-hati apabila ingin melakukan kebijakan untuk menarik utang baru.
Menurutnya meskipun posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia masih cenderung dalam kategori sehat, ia menekankan pemerintah mesti waspada dan hati-hati terhadap risiko yang mengintai. Terlebih utang Indonesia meningkat per April 2025 menjadi US$ 431 miliar atau tumbuh 8,2% secara year-on-year (yoy).
"Meskipun 85% utang luar negeri jatuh temponya berjangka panjang, kewaspadaan diperlukan karena tensi geopolitik ke depan terlihat semakin tidak menentu dengan arah yang memanas di sejumlah negara," kata Eko kepada Investortrust, Selasa (17/6/2025).
Alumnus Universitas Brawijaya itu mengatakan, untuk menjaga struktur utang luar negeri agar tetap sehat, otoritas moneter perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terlebih di tengah ketidakstabilan global seperti saat ini.
Ia mengatakan rupiah yang stabil diyakini dapat memitigasi risiko utang luar negeri yang jatuh tempo. Bahkan stabilitas rupiah ia sebut dapat menentukan keberlanjutan terhadap kemampuan pemerintah membayar utang luar negeri ke depannya.
"Strategi berutang ke luar negeri harus diimbangi kemampuan meningkatkan ekspor," ujarnya.
Baca Juga
Utang Jatuh Tempo Juni Tembus Rp 150 Triliun, Disiplin Fiskal Jadi Sorotan
Pada kesempatan terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro memperkirakan, pinjaman utang luar negeri oleh pemerintahan Prabowo akan menjadi lebih hati-hati karena risiko fiskal dan biaya pendanaan global meningkat.
Menurutnya tekanan fiskal domestik seperti perluasan belanja untuk mendukung program prioritas pemerintah, dikombinasikan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemungkinan akan mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk lebih selektif dalam mengambil utang luar negeri baru.
"Premi risiko dapat meningkat jika persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal memburuk dan sentimen penghindaran risiko berlanjut," katanya dalam laporan tertulis, Senin (16/6/2025).
Secara keseluruhan, ia memperkirakan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) akan tetap di bawah 40% pada akhir tahun 2025.
"Risiko utama yang perlu dipantau meliputi tekanan fiskal yang dapat memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak utang luar negeri dan volatilitas ekonomi makro yang dapat meningkatkan premi risiko negara, sehingga meningkatkan biaya pinjaman eksternal," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya Bank Indonesia (BI) mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar US$ 431,5 miliar atau tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4% (yoy).
Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik.
"Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Ramdan Denny dalam laporan tertulis, Senin (16/6/2025).
Adapun BI memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Menurutnya hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," tandas Ramdan Denny.