Pemerintah Kebut Tarik Utang Baru, Naik 74,93% Secara Tahunan
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan II Suahasil Nazara menyebut total pembiayaan anggaran pemerintah hingga Agustus 2024 mencapai Rp 291,2 triliun. Realisasi ini setara dengan 55,8% dari APBN.
Suahasil mengatakan pembiayaan anggaran terdiri atas dua, yaitu pembiayaan utang dan pembiayaan non utang.
“Pembiayaan utang realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp 347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN,” kata Suahasil, saat konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Baca Juga
Pendapatan Rp 1.777 Triliun dan Belanja Rp 1.930,7 Triliun, Defisit APBN Rp 153,7 Triliun
Realisasi pembiayaan utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto sebesar Rp 310,4 triliun atau 46,6% dari target APBN 2024. Realisasi pembiayaan SBN Neto Agustus 2024 ini naik 74,93% secara tahunan.
“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, SBN Neto per 31 Agustus adalah Rp 183 triliun,” kata dia.
Jika realisasi ini dibandingkan dengan realisasi pada 31 Juli 2024 yang sebesar Rp 217, terjadi kenaikan hingga 60,18%.
Suahasil mengatakan pendanaan APBN yang besar karena kebutuhan terhadap berbagai program yang dibuat pemerintah. Penarikan utang ini juga terjadi seiring aliran modal asing yang masuk melalui pasar SBN.
“Kita lihat bahwa incoming flow ke emerging market termasuk Indonesia telah pulih dan karena itu dengan incoming inflow tersebut kita bisa mempertahankan dan memperbaiki yields serta biaya bunga kita,” ujar dia.
Suahasil mengatakan dengan perkembangan yang baik, pemerintah perlu mempertahankan dan melihat arah pergerakan pasar keuangan dunia terutama Fed Fund Rate (FFR) dan kondisi bank sentral di Eropa dan China ke depan.
Selain penarikan utang dari SBN, Suahasil menyebut pinjaman neto pemerintah tercatat sebesar Rp 37,2 triliun. Sementara, pembiayaan utang Rp 55,7 triliun.
“Sehingga total pembiayaan anggaran adalah Rp 291,9 triliun,” kata dia.
Baca Juga
Realisasi pembiayaan ini mengalami kenaikan 81,19% jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai Rp 161,1 triliun.
Ke depan, kata Suahasil, pemerintah terus mengukur pembiayaan 2024 dengan prudent dan mempertimbangkan outlook defisit APBN, serta kondisi likuiditas pemerintah. Suahasil mengatakan ketika memasuki kuartal IV, pemerintah akan terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuartal I-2025.
"Karena itu pemenuhan target pembiayaan kita upayakan untuk terus on track dengan cost of fund yang terkendali,” kata dia.