Kemendag Targetkan Kejar Surplus Dagang Dua Kali Lipat Tahun Ini

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia menargetkan lonjakan surplus perdagangan dua kali lipat pada tahun ini, menyusul capaian positif senilai US$ 31 miliar pada 2024. Target tersebut menjadi bentuk nyata dari diplomasi ekonomi yang kian agresif melalui penyelesaian perjanjian dagang dan perluasan akses pasar non-tradisional.

Staf Ahli Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha, mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% berarti surplus perdagangan juga perlu didorong minimal menjadi US$ 62 miliar.

“Kalau surplus tahun lalu 31, tahun ini minimal US$ 62 miliar. Dan Pak Menteri sudah komunikasi dengan Pak Ketua (Anindya Bakrie), saya rasa mereka sudah punya jurus-jurus,” kata Johni dalam forum diskusi bulanan yang gelar Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Ia menjelaskan, strategi yang tengah dijalankan adalah membuka akses pasar ke negara-negara non-tradisional. Indonesia telah menyelesaikan perundingan teknikal dengan Uni Eropa dan Eurasian Economic Union (EEU), serta tengah mengupayakan perjanjian dengan sejumlah negara Afrika, termasuk Mozambik.

“Yang terakhir kami umumkan adalah dengan EU. Tinggal finalisasi dan ratifikasi. Dengan EEU juga sudah selesai,” ujarnya.

Baca Juga

Surplus Perdagangan RI Menyusut, Mendag Budi Salahkan Kebijakan Trump

Menurut Johni, tantangan besar datang dari dua mitra dagang utama, Amerika Serikat dan India. Kedua negara mengklaim mengalami defisit perdagangan besar terhadap Indonesia, dan mendesak koreksi struktural. AS mencatat defisit sebesar US$ 18 miliar, sementara India melaporkan defisit US$ 14,6 miliar.

“Indianya mencak-mencak Pak, minta supaya dikoreksi. Sekarang mungkin teman-teman yang berdagang dengan India banyak mengalami gangguan non-tarif. Semoga itu sudah bisa teratasi,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut diplomasi perdagangan yang aktif. Bila tidak berhasil melalui dialog, opsi gugatan di WTO bisa ditempuh.

Di sisi lain, Johni menyebut bahwa pemanfaatan perjanjian dagang masih rendah, hanya sekitar 40% dari total ekspor barang. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk aktif memanfaatkan fasilitas preferensi tarif.

“Kami di Kemendag berkomitmen untuk perluasan pasar ekspor lewat diplomasi dan penyelesaian perundingan dagang. Kalau sudah ada di meja, siap disajikan, jangan sampai tidak disentuh,” ujarnya.

Indonesia saat ini telah mengimplementasikan 19 perjanjian perdagangan, 10 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 16 perjanjian baru tengah dirundingkan, baik bilateral maupun regional seperti ASEAN dan FTA lainnya.