Hadapi Perang Dagang AS, Pemerintah Dorong Kerja sama dengan ASEAN

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah akan mengkalibrasi sikap bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghadapi tarif impor Amerika Serikat (AS). 

“Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara ASEAN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Baca Juga

Dikenai Tarif Impor 32%, Airlangga: Negosiasi, Kita Tingkatkan Volume Beli Produk AS

Airlangga mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan keketuaan ASEAN yang diwakili Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan PM Singapura Lawrence Wong. Pembahasan juga melibatkan Kamboja yang dikenai tarif lebih tinggi daripada Indonesia.

Dalam pembahasan, Airlangga memberi sinyal ASEAN tidak akan melakukan retaliasi (membalas) atas tarif impor AS. Sebagai gantinya, negara-negara di ASEAN akan melakukan negosiasi.

Meski begitu, Airlangga menyebut, Indonesia dan Malaysia akan mendorong Trade Investment and Framework Agreement (TIFA). Proses pengkajian ulang perjanjian dagang dan investasi bilateral ini dilakukan karena sejak 1996 belum terjadi revisi perjanjian dagang. “TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani pada 1996 dan banyak isunya tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong kebijakan itu masuk dalam TIFA,” ucap dia.

Airlangga menyebut, selain TIFA, pemerintah juga mengkaji beberapa non-tariff measure dan mengupayakan peningkatan impor komoditas dari AS. Beberapa produk yang dapat masuk dalam peningkatan impor tersebut, di antaranya gandum, kapas, dan produk minyak dan gas.

Baca Juga

Menko Airlangga: Pemerintah Bakal Hitung Dampak Penerapan Tarif oleh Trump 

“Di samping itu, Indonesia sedang mengerjakan proyek strategis nasional mengenai pembangunan refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika,” ujar dia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, proses menggenjot volume impor produk AS ke Indonesia akan dilakukan dengan kajian. Selain volume, pemerintah mengidentifikasi tujuan negara ekspor Indonesia. Meski begitu, pemerintah belum dapat memastikan tujuan ekspor tersebut. “Baru diidentifikasi. Ya, nanti kita lihat dahulu,” ujar Budi.

Sebagai langkah antisipasi, Budi menekankan terus mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA. Targetnya, penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa itu rampung pada Juni. “Kesepakatannya kan Juni harus selesai. Jadi kita juga harus punya pasar baru,” kata dia.