RI Harus Taktis Alihkan Impor Kedelai dari AS
Oleh Agusdin Pulungan,
Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (Wamti)
INVESTORTRUST.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April waktu AS mengumumkan tarif dasar impor baru sebesar 10%, pada hampir semua barang yang masuk ke Negeri Paman Sam. Di samping itu, ekonomi terbesar di dunia ini memberlakukan Tarif Resiprositas atau Timbal Balik terhadap sejumlah negara dengan besaran bervariasi, yang bisa lebih besar dari tarif dasar 10% tersebut.
Tarif Resiprositas untuk Indonesia sebesar 32%. Artinya, jika tidak segera dinegosiasikan dengan Trump, maka barang-barang ekspor dari Indonesia total terkena bea masuk 32%. Sedangkan total levy atas impor dari Tiongkok ke AS bisa 54%, karena gabungan tarif 20% yang sudah ada dan Tarif Resiprositas tambahan sebesar 34% yang dikenakan oleh Trump.
Skema tarif baru Trump ditetapkan dalam tiga tanggal pemberlakuan efektif. Yang pertama 3 April pukul 12.01 a.m. waktu AS bagian timur (3 April pukul 13.00 WIB): tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri. Kedua, mulai 5 April pukul 12:01 a.m. waktu AS (5 April pukul 13:01 WIB): tarif dasar 10% untuk semua negara. Ketiga, 9 April pukul 12:01 a.m. waktu AS (9 April pukul 13:01 WIB): tarif timbal balik yang bisa lebih tinggi, yang besarannya bervariasi tiap-tiap negara.
Baca Juga
Sebagai respons atas lonjakan luar biasa tarif Trump terhadap produk ekspor Indonesia, maka pemerintah RI harus mampu begerak secara taktis untuk mengimbanginya. Di sektor pertanian misalnya di mana Indonesia banyak mengimpor kedelai AS, pemerintah antara lain harus segera mengalihkan impor kedelai dari AS ke negara-negara produsen yang lain, seperti Brasil, Kanada, dan Argentina.
Strategis Jangka Panjang
Namun demikian, untuk menghindari resiko terganggunya rantai pasok kedelai di dalam negeri -- terutama untuk industri tahu dan tempe -- maka perlu ada kecermatan dan kecakapan dalam pendekatan dan pengaturan pengalihan tersebut. Pada situasi seperti ini, peran strategis pemerintah dalam mendukung importir menjadi sangat sentral, terutama dari segi lobby dan skema perdagangannya yang tidak memberatkan.
Langkah cermat harus dilakukan, karena status Brasil, Kanada, Argentina, dan negara produsen lain di luar AS bukanlah pemasok utama bagi kebutuhan kedelai Indonesia. Sehingga, dalam rantai pasok kedelai ini belum memiliki hubungan dagang yang solid dan stabil, jika dibandingkan dengan Amerika yang sudah memiliki hubungan historis lama dalam mengekspor kedelai ke Indonesia.
Dari sisi produksi, negara-negara tersebut merupakan 10 produsen kedelai terbesar dunia. Top 10 produsen kedelai beserta perkiraan volume produksi per tahunnya sebagai berikut:
1. Brasil: 169 juta metrik ton (sekitar 40% dari produksi dunia),
2. Amerika Serikat: 118,84 juta metrik ton (28%),
3. Argentina: 49 juta metrik ton (12%),
4. Cina: 20,65 juta metrik ton (5%),
5. India: 12,58 juta metrik ton (3%),
6. Paraguay: 10,7 juta metrik ton (3%),
7. Kanada: 7,57 juta metrik ton (2%).
8. Rusia: 7,05 juta metrik ton (2%),
9. Ukraina: 7 juta metrik ton (2%),
10. Bolivia: 4,1 juta metrik ton (0,97%).
Baca JugaTarif Resiprositas Trump Picu Capital Outflow Negara Berkembang
Meski tidak mudah, pengalihan impor kedelai dari dominasi Amerika harus segera dilakukan. Pasalnya, dalam jangka panjang, hal itu menjadi langkah sangat strategis bagi kelangsungan industri tahu tempe di Indonesia, yang menyediakan sumber protein nabati yang lezat, murah, dan kaya nutrisi. Tahu tempe ini juga cocok untuk berbagai jenis hidangan yang digemari anak-anak hingga orang tua, maupun untuk gaya hidup termasuk vegetarian dan vegan.
Pengalihan ini sangat strategis terutama untuk melepaskan ketergantungan tinggi yang berkepanjangan pada Amerika. Dengan demikian, kita tidak gampang dipermainkan oleh kepentingan dan keputusan AS secara sepihak dan mendadak.
Apalagi, sekitar 80% kebutuhan kedelai Indonesia masih harus dipenuhi dari impor. Volume impor kedelai pada 2023 sekitar 2,27 juta ton, dengan nilai impor sekitar US$ 1,47 miliar (Rp 24,35 triliun) dan negara pemasok terbesar adalah AS.
Kita juga mesti ingat, pada tahun 1980, pemerintahan Presiden AS Jimmy Carter pernah memberlakukan embargo gandum terhadap Uni Soviet dengan dalih merespons invasi negara komunia ini ke Afghanistan. Diversifying suppliers is a key risk mitigation strategy!
Depok, 5 April 2025

