Tarif Impor AS, Bahaya Mengintai di Hari Pembebasan
JAKARTA, investortrust.id - Ujian besar akan dihadapi poros Thamrin-Banteng. Poros ini menjadi sebutan untuk kantor Bank Indonesia (BI) yang berlokasi di kawasan MH Thamrin dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berlokasi di Lapangan Banteng. Poros ini menggambarkan kolaborasi moneter dan fiskal dalam perekonomian Indonesia.
Pada 2025 ini, kebijakan tarif impor tinggi yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencari mangsanya. China, Meksiko, dan Kanada telah menjadi incaran Trump karena tiga negara itu mengalami surplus perdagangan dengan AS. China menjadi negara yang menyebabkan defisit perdagangan tertinggi dengan AS sebesar US$ 319,1 miliar. Meksiko menempati urutan kedua dengan US$ 175,9 miliar. Sementara Kanada berada di posisi ketujuh dengan US$ 73,7 miliar.
Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkena tarif impor AS tersebut yaitu Vietnam. Meski dikenal memiliki hubungan dengan dengan AS, imbas tarif impor ke Vietnam juga membuat Jepang, Korea Selatan, dan Jerman khawatir.
Saat paparan APBN KiTa Januari-Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut meski Indonesia berada posisi 15 negara penyebab defisit perdagangan AS, pemerintah akan terus waspada.
Tapi, baru-baru ini, Trump mengumumkan tarif baru pada 2 April 2025, waktu setempat. Trump menyebut keputusan ini sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan. Belum ada detail resmi yang dapat disampaikan Gedung Putih mengenai kebijakan ini.
Baca Juga
Saham Eropa Turun Tajam di Tengah Ketidakpastian Tarif Trump
Kata Hari Pembebasan digunakan Trump karena kelak pasar dalam negerinya tak akan tergantung dengan pasar impor. Trump mengatakan retaliasi dilakukan AS karena banyak negara mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap komoditas asal negeri Paman Sam itu.
Keputusan membuat tarif terhadap produk di luar AS ini memiliki risiko. Laporan BBC menyebut sejumlah komoditas akan mengalami kenaikan harga. Beberapa di antaranya, mobil hingga minuman beralkohol seperti bir, wiksi, dan tekuila. Selain itu produk seperti sirup mapel yang berasal dari Kanada juga terancam mengalami lonjakan harga.
Impor mobil AS menjadi salah satu yang terbesar di negara-negara. Tahun lalu, AS mengimpor 8 juta dengan nilai sekitar US$ 240 miliar.
Kenaikan yang akan terasa dampaknya yaitu harga perumahan. AS dikenal sebagai pengimpor ketiga kayu dari Kanada setiap tahun. Bahan bangunan utama ini akan terkena tarif impor sebesar 25%. Trump berdalih tarif impor yang diberikan untuk kayu ini karena AS memiliki lebih banyak kayu.
Tarif impor yang dibebankan ke Kanada juga berdampak ke harga bahan bakar minyak. Kanada menjadi penyuplai minyak mentah terbesar ke AS. Data resmi AS menunjukkan 61% minyak mentah yang diimpor AS selama periode Januari-November 2024 berasal dari Kanada.
Bumerang sudah dilempar Trump dan siap berbalik memberi ancaman domestik. Akibat keputusan fiskal ini, perusahaan investasi Goldman Sachs menaikkan probabilitas resesi AS dari 20% menjadi 30%. Proyeksi ini muncul setelah langkah Trump yang tak hentinya ingin memainkan “senjata” perang tarif dengan banyak mitra dagang.
Reuters mencatat, selain proyeksi resesi yang naik, Goldman Sachs juga memperkirakan bank sentral AS, Federal Reserve dan, bank sentral Eropa, European Central Bank (ECB) akan mengambil langkah pemangkasan suku bunga sebanyak tiga kali karena kebijakan tarif Trump. Implikasinya, perkiraan pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 mengalami koreksi dari dari 2% menjadi 1,5%.
Presiden Federal Reserve New York John Williams mengatakan, kebijakan moneter akan diposisikan dengan baik untuk menghadapi, apa yang dia sebut, risiko inflasi yang memanas. Kebijakan moneter yang cukup ketat akan diambil dengan penetapan suku bunga yang menekan inflasi ke bawah. Williams menyebut pejabat the Fed akan terus mempelajari data yang masuk sebelum memutuskan posisi suku bunga.
Sementara itu, Presiden Federal Reserve Richmond Thomas Barkin, dalam wawancara dengan CNBC, mengatakan inflasi akan menjadi penentu waktu pemotongan suku bunga AS. Barkin khawatir mengenai tarif impor akan berdampak terhadap pasar kerja AS.
“Ada banyak ketidakpastian saat ini, dan saya pikir itu menjadi alasan untuk menunggu dan melihat bagaimana hal ini akan terjadi,” kata dia.
Setiap lima tahun, The Fed merevisi dokumen dua halaman yang merinci strategi dan tujuan makroekonomi jangka panjangnya. Proses itu sedang berlangsung sekarang. Proses itu ditargetkan kelar pada musim panas ini.
Akan tetapi, di tengah revisi itu, tarif yang dibuat Trump akan melambungkan harga dan melemahkan pertumbuhan, berpotensi mengarahkan ekonomi AS menuju "stagflasi".
Baca Juga
Sentimen Tarif Trump Guncang Pasar Saham AS, Ketiga Indeks Utama Wall Street Rontok
Melihat kondisi ini, profesor ekonomi di Universitas California, Berkeley, Emi Nakamura menyarankan the Fed untuk mempertimbangkan kerangka kebijakan baru di tengah kekhawatiran ekspektasi inflasi jangka panjang. Survei University of Michigan, yang dirilis Jumat lalu, menunjukkan ekspektasi inflasi untuk 5-10 tahun ke depan melonjak ke level tertinggi sejak Februari 1993.
Evaluasi kerja The Fed juga menyasar "komunikasi kebijakan" bank sentral. Menurut mantan gubernur The Fed (1996-2002) Laurence Meyer, justru menjadi kesalahan terbesar mereka.
"Kata 'sementara' (transitory) adalah pilihan buruk karena bermakna 'sebentar', sehingga pasar kehilangan kepercayaan pada komunikasi mereka," kata Meyer kepada CNN. "Seharusnya mereka pakai 'tidak permanen' (temporary) untuk menjelaskan situasi," ujar dia.
Kesiapan Pemerintah?
Optimisme digaungkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan data LPS ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh di kisaran 5%.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebut indikator ekonomi secara bulanan menunjukkan pemulihan. Surplus neraca perdagangan masih berlanjut dan PMI Manufaktur kembali ke level ekspansif.
“Penjualan otomotif dan semen mengalami pemulihan, sementara penjualan ritel masih perlu mendapat dukungan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam paparannya.
Dari sisi perbankan, intermediasi perbankan masih tumbuh positif. Ini ditunjukkan oleh data per Januari 2025 yang menunjukkan kredit tumbuh 10,27% secara tahunan. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,51% secara tahunan.
“Permodalan bank tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 27,05% pada 2024 dan Non-Performing Loan (NPL) gross berada pada level terkendali sebesar 2,18% pada Januari 2025,” ujar dia.
Optimisme yang dijaga perlu diikuti dengan kepastian ke investor. Ini bukan tanpa sebab, data yang disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut berdasarkan data setelmen sampai dengan 26 Maret 2025, investor asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 32,02 triliun di pasar saham. Investor beralih ke pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Ini ditunjukkan dengan pembelian neto SBN mencapai Rp 16,08 triliun dan Rp 10,98 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Meski begitu, sinyal kewaspadaan bergaung saat rapat dewan gubernur Bank Indonesia Rabu (19/3/2025). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Sementara, laju penurunan inflasi tidak secepat yang diperkirakan.
“Eropa, Jepang, India telah terkena dampak di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat ekspor yang melambat,” kata Perry.
BI melihat ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan sebesar 3,2% di pasar keuangan global ketidakpastian masih berlanjut penurunan yield US Treasury dan menurunnya indeks saham AS di tengah penurunan Fed Fund Rate.
Kemudian, portofolio investasi saham masih terus mengalir ke negara maju dan keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, BI melihat perlunya kebijakan yang tepat untuk memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Indikator perekonomian Indonesia yang sempat terombang-ambing pada Maret 2025 yaitu nilai tukar rupiah yang tertekan. Rupiah sempat menyentuh angka Rp 16.640 per US$ pada perdagangan intraday 25 Maret 2025.
Tetapi, saat taklimat media di kantornya, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro mengatakan, angka fundamental perekonomian Indonesia di antaranya, PDB, inflasi, current account, dalam kondisi baik. Selain itu, stabilitas sistem keuangan (SSK) baik dari sisi permodalan dan risiko kredit juga masih terjaga.
Solikin mengatakan risiko krisis di dalam negeri masih jauh jika dibandingkan periode krisis 1997-1998. “Singkat kata, ini apakah masih jauh? Saya berani afirmasi ini masih jauh. Kita terus monitor,” kata Solikin.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan otoritas moneter dan fiskal Indonesia memang memiliki alasan ketika menyatakan bahwa fundamental ekonomi saat ini berada dalam kondisi baik. Misalnya melalui data pertumbuhan PDB yang stabil, inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terjaga, dan rasio utang yang relatif aman.
Namun, kata Karimi kepada investortrust.id, dalam konteks pasar keuangan global yang bergerak cepat dan sarat ekspektasi, kredibilitas tidak hanya dinilai dari angka-angka makro, tetapi juga dari konsistensi narasi dan koordinasi kebijakan.
“Jika pemerintah dan BI terlalu cepat menyimpulkan bahwa pelemahan rupiah 'masih aman' tanpa memberikan strategi konkret dan antisipatif, pasar bisa menafsirkan pernyataan tersebut sebagai bentuk 'complacency' atau sikap terlalu tenang,” kata Karimi.
Kepercayaan diri ini, menurut Karimi, bisa mengikis kepercayaan pelaku pasar, terutama investor portofolio global yang sangat sensitif terhadap sinyal-sinyal kebijakan dan komunikasi risiko.
Dalam kondisi seperti ini, spekulan asing bisa mengambil keuntungan dari ketidakpastian dan celah persepsi pasar. “Mereka akan membaca sikap pemerintah yang defensif sebagai kelemahan dalam kesiapan merespons tekanan eksternal,” jelas dia.
Baca Juga
Menteri Keuangan Jerman Ingatkan Perang Tarif akan Rusak Ekonomi Jerman dan AS
Akibatnya, potensi tekanan spekulatif terhadap rupiah bisa meningkat, terutama jika tidak disertai intervensi yang tegas atau sinyal fiskal yang mendukung kestabilan jangka menengah.
Dengan kata lain, meskipun data fundamental penting, persepsi pasar dan ketajaman komunikasi publik sama krusialnya. Pemerintah dan BI harus menjaga kehati-hatian, meningkatkan transparansi, serta mengirimkan pesan kebijakan yang tegas, terukur, dan terkoordinasi agar tidak menciptakan ruang spekulasi yang merugikan stabilitas ekonomi nasional.
Melihat kondisi ini, pemerintah perlu melihat serius masalah tarif secara luas. Sebab, tarif yang Trump kenakan tidak hanya berimplikasi pada tenaga kerja di domestik AS dan negara-negara yang terkena dampak.
Presiden Economic Group Patrick Anderson mengatakan ke CNN Business bahwa pekerja industri otomotif di Meksiko dan Kanada akan terkena dampak kebijakan tarif ini. Kebijakan tarif impor akan memangkas produksi rantai pasok suku cadang otomotif. Dengan begitu, sektor otomotif di AS akan menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja.
“Mereka harus membuat keputusan sulit tentang produksi mana yang akan dilanjutkan, mana yang tidak boleh dibuat. Kami memperkirakan penerapan tarif ini akan mempengaruhi pekerjaan di seluruh AS,” kata Patrick.