Pemerintah akan Lakukan Deregulasi, Tekan ICOR
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya. Deregulasi diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, sehingga dapat menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) RI yang tinggi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha. Oleh karena itu, deregulasi menjadi prioritas utama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.
“Kita harus bergerak lebih cepat. Penyederhanaan perizinan dan pemangkasan aturan yang menghambat, khususnya bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, menjadi fokus utama. Industri ini memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih sering terkendala oleh regulasi yang kompleks,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Kamis (20/3/2025).
Baca JugaKepemilikan SBN oleh Dapen hingga Ritel Naik, Asing Net Buy Rp 16,83 Triliun
Percepat Akses Bahan Baku
Sebagai upaya konkret, lanjut dia, pemerintah akan menyederhanakan perizinan serta mempercepat akses bahan baku bagi industri padat karya. Selain itu, menindak tegas impor ilegal untuk melindungi industri dalam negeri, serta mendukung modernisasi dan efisiensi produksi.
"Ini menjadikan industri padat karya sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), sehingga mendapatkan prioritas dalam kebijakan pemerintah serta percepatan investasi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan regulasi yang lebih ramah investasi, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta mempercepat penyelesaian perjanjian dagang yang dapat memperluas akses pasar global," ujar dia.
Baca Juga
Rupiah dan IHSG Melemah, Dorong Ekonomi dan Daya Beli untuk Tarik Investasi
Sebagai bagian dari reformasi ekonomi, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik, untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program perlindungan sosial, pada 17 Agustus 2025. Digitalisasi ini juga mendorong inklusi keuangan serta memastikan seluruh penduduk memiliki akses ke layanan perbankan yang lebih luas dan merata.
Pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran melalui penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, meminimalisasi kebocoran anggaran, dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. “Dengan implementasi ini, sistem pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif,” tegas Luhut.
Tingkatkan Ekspor
Langkah deregulasi ini dapat meningkatkan ekspor. Luhut dalam paparan di Istana Negara menjelaskan deregulasi mampu meningkatkan ekspor hingga 20%.
"Proses deregulasi akan ditindaklanjuti pekan depan. Deregulasi ini ditargetkan untuk menciptakan kemudahan bagi masuknya investor di sektor padat karya. Jangan menjadi penghambat industri-industri yang mau masuk ke Indonesia, seperti misalnya sepatu dan garmen, itu bisa menciptakan beberapa ratus ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan, karena mereka itu semua siap,” kata Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, deregulasi yang disiapkan ini untuk memudahkan perizinan usaha. Untuk memudahkan perizinan tersebut, Airlangga mendorong pelaku industri untuk masuk ke kawasan industri.
“Kalau di luar kawasan kan proses untuk berusahanya akan lebih panjang. Kalau di kawasan kan amdalnya sudah selesai,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/03/2025).
Airlangga mendorong investor yang ingin masuk untuk Tanah Air memanfaatkan kawasan ekonomi khusus. “Tetapi seandainya mereka di luar, juga kami bantu dengan program strategis nasional,” ucap dia.