Wamenkeu Jelaskan Kronologi Efisiensi Anggaran Rp 750 Triliun Versi Presiden
JAKARTA, investorutrust.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kronologi efisiensi anggaran yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra, yang disebut mencapai Rp 750 triliun. Menurutnya, efisiensi yang saat ini berjalan masih sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
“Efisiensi sesuai seperti yang dituliskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” kata Suahasil saat ditemui di DPD, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Suahasil menjelaskan efisiensi berdasarkan Inpres 1/2025 ini berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Anggaran K/L tersebut sebesar Rp 256 triliun dan anggaran TKD yang disunat yaitu Rp 50 triliun.
“Nanti kita combine. Itu sudah ada dalam Inpres 1/2025,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo blak-blakan mengenai efisiensi anggaran yang dia cetuskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurut Prabowo, efisiensi yang dilakukan telah terkumpul mencapai US$ 44 miliar atau sekitar Rp 750 triliun.
“Totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo saat berpidato di HUT Partai Gerindra ke-17, di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Nilai Rp 750 triliun tersebut didapat dari sejumlah efisiensi yang dilakukan. Prabowo menjelaskan terdapat tiga efisiensi yang dihasilkan.
Efisiensi pertama dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan besaran Rp 300 triliun yang langsung masuk ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Efisiensi kedua sebesar Rp 308 triliun, merupakan penghematan yang saat ini dilakukan kementerian/lembaga (K/L). Sementara itu, penghematan ketiga didapat dari dividen BUMN dengan besaran Rp 300 triliun.
Tetapi, anggaran yang didapat dari efisiensi itu tak sepenuhnya disimpan. Prabowo menjelaskan anggaran sebesar Rp 58 triliun akan dikembalikan ke 17 K/L. “Rp 100 triliun akan dikembalikan ke BUMN,” kata dia.
Baca Juga
Staf Ahli Menkeu: Efisiensi Anggaran Harusnya Dilakukan sejak Bertahun-tahun Lalu