Menteri PKP Minta BPK Audit Pengembang Rumah Subsidi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang yang mengerjakan program rumah subsidi.
“Kami berkirim surat kepada BPK karena temuan eselon I dan kita, beberapa lokasi rumah subsidi itu tidak sebagaimana mestinya,” kata Ara, sapaannya, saat ditemui usai HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Ara menyontohkan kasus di lokasi rumah subsidi yang perlu mendapat pengawasan. Lokasi rumah tersebut disebut terkena banjir walaupun tak ada hujan.
Selain itu, Ara juga melihat ada pengembang yang tak membangun subsidi secara layak. Dianggap tak layak karena adanya temuan bangunan rumah subsidi yang retak.
Baca Juga
Padahal, kata dia, Presiden Prabowo Subianto ingin pembangunan rumah subsidi tetap berkualitas. “Jadi kami minta dilakukan audit BPK. Supaya kita ke depan memberikan kesempatan kepada developer yang bertanggung jawab ke masyarakat,” kata dia.
Ara menjelaskan tak seluruh pembangunan rumah subsidi cacat prosedur. Beberapa bangunan rumah subsidi yang pernah dia kunjungi diketahui berkualitas baik. Dia mencontohkan pembangunan rumah subsidi yang dikerjakan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Bendahara REI Samuel S. Huang di Serang, Banten, serta Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himppera) Endang Kawidjaja di Bogor, Jawa Barat.
“Jadi banyak yang bagus. Jadi jangan sampai segelintir pengembang yang tidak bertanggung jawab merusak image rumah subsidi secara keseluruhan,” harap dia.
Ara juga telah meminta BP Tapera dan bank penyalur untuk memberikan kesempatan bagi pengembang yang bertanggung jawab. Sebab, seusai pesan Prabowo, pembangunan rumah subsidi harus berkualitas dan tepat sasaran.
Baca Juga
Di Tengah Anggaran Minim, Maruarar Fokuskan Optimalkan Gotong Royong Bangun 3 Juta Rumah
Ara mengatakan tidak menyoal efisiensi anggaran yang terjadi. Dia menyebut akan tetap berusaha karena telah mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) dan BUMN.
Berdasarkan data yang dibagikan Ara kepada investortrust.id, realisasi KPR subsidi sejak 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025 telah mencapai 101.585 unit. Angka ini terdiri dari 60.916 unit rumah yang dalam proses bangun dan akad. Sisanya, 40.669 unit rumah merupakan KPR subsidi yang sudah masuk tahap realisasi penyaluran.
Dari total tersebut realisasi KPR yang terbangun dan masuk proses akad sebanyak 39.285 unit rumah. Nilai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dihasilkan dari proses ini melalui 36 bank penyalur mencapai Rp 4,58 triliun.