Di Tengah Anggaran Minim, Maruarar Fokuskan Optimalkan Gotong Royong Bangun 3 Juta Rumah
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 5,27 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.
"Anggaran Kementerian PKP diambil dari anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp 116,227 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Kementerian PU Rp 110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp 5,274 triliun," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Meski nilai anggaran minim, dia mengatakan, Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan akan tetap semangat untuk membangun rumah untuk rakyat. "Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah," ujar dia.
Baca Juga
Di DPR, Menteri Maruarar Tegaskan Program 3 Juta Rumah untuk Dukung Asta Cita
Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah direktorat jenderal. Di antaranya, Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp 212 miliar untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
"Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan," ungkap Maruarar.
Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp 908 miliar. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian, Pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.
Baca Juga
Cemindo (CMNT): Program Pemerintah Pembangunan 3 Juta Rumah Jadi momentum Bounce Back Industri Semen
Ketiga, Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp 3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 menara.
"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," terang dia.
Keempat, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 78 miliar. Ditjen tersebut akan mendorong pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Ajak Pengusaha Daerah dan Pemula Ikut Program 3 Juta Rumah
Kelima, Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp 9 miliar. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA/KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur.
Sedangkan sisanya senilai Rp 359 miliar akan dimanfaaatkan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan.