Banggar Beri Penjelasan Soal 3 Efisiensi yang Dipaparkan Pemerintah
BOGOR, investortrust.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto menjelaskan tiga fase penghematan anggaran yang sudah dijalankan pemerintah. Fase pertama penghematan merupakan hasil dari automatic adjustment (AA) dari pagu anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dilakukan pemerintah.
“Itu kan, pertama kali memang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah membuat program AA (automatic adjusment),” kata Wihadi kepada investortrust.id, usai menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Menurut Wihadi, hasil automatic adjusment itu sudah ada di rekening Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan nilai Rp 300 triliun. Meski begitu, tidak dijelaskan dana tersebut berasal dari hasil automatic adjusment periode kapan. Sebab, Kemenkeu sendiri telah beberapa kali melakukan automatic adjusment sejak pandemi Covid-19 pada 2021.
Pada 2021, automatic adjusment yang dilakukan Kemenkeu menghasilkan dana Rp 58 triliun. Setelah itu, automatic adjusment berlanjut pada tahun-tahun setelahnya. Anggaran K/L yang terkena AA pada 2022 mencapai Rp 39,71 triliun dan pada 2023 mencapai Rp 50,2 triliun. Sementara itu pada 2024 lalu, pemerintah melanjutkan AA dengan besaran mencapai Rp 50,15 triliun.
Wihadi menjelaskan semua anggaran hasil AA tersebut sudah ada di rekening BA BUN. “Itu penghematan yang dilakukan Kemenkeu,” ucap dia.
Baca Juga
Prabowo Subianto Klaim Efisiensi Serap US$ 44 Miliar, US$ 24 Miliar ke MBG
Sedangkan fase kedua penghematan merupakan kebijakan yang didasari oleh efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi ini awalnya tertulis Rp 306,69 triliun. Tetapi, setelah rekonstruksi anggaran disertai penyisiran hingga satuan kesembilan, efisiensi diproyeksikan mencapai Rp 308 triliun.
“Rp 308 triliun itu penghematan yang sekarang ini,” ucap dia.
Dari besaran efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, pemerintah akan mendistribusikan Rp 58 triliun untuk anggaran yang tersebar di 17 K/L. Dengan begitu, sisa anggaran dari efisiensi tersebut tersisa Rp 250 triliun.
Wihadi menyebut program efisiensi berdasarkan Inpres 1/2025 ini akan dijalani dulu sembari proses distribusi ke K/L. Dia enggan berspekulasi mengenai efisiensi akan berlanjut di tahun mendatang. Meski, saat wawancara sebelumnya tak membantah sinyal efisiensi dapat dilakukan di tahun mendatang karena memunculkan budaya baru.
Sementara itu, hasil dari efisiensi ketiga yaitu berasal dari dividen BUMN. Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan BUMN dapat memberikan setoran ke negara sebesar Rp 300 triliun. Tetapi, dari angka ini, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Rp 100 triliun sebagai tambahan untuk modal operasional BUMN. Dengan proses ini, total dividen yang disetor ke pemerintah diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun.
Baca Juga
Bantah Salah Tafsir Efisiensi Anggaran K/L, Mensesneg: Hanya Beda Pemahanan
Berdasarkan hitungannya, Prabowo yakin pemerintah dapat memiliki Rp 750 triliun atau US$ 44 miliar. Dari angka ini, Prabowo mengatakan, akan menggunakan sebagian dari dana efisiensi tersebut untuk membiayai makan bergizi gratis. Dia menyebut dana efisiensi yang digunakan untuk makan bergizi gratis (MBG) mencapai US$ 24 miliar.
“(US$) 24 (miliar) terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang yang sudah makan enak tidak apa-apa,” ucap dia.
Jika dirupiahkan, angka untuk program MBG tersebut sebesar Rp 390,24 triliun. Saat ini, program MBG yang dianggarkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp 71 triliun. Tetapi, angka ini akan ditambah Rp 100 triliun untuk menambah sebarannya.
Sementara itu, sisa anggaran efisiensi mencapai US$ 20 miliar. Prabowo menyebut anggaran itu akan digunakan untuk investasi yang diurusi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Miliar dolar sisa tidak akan kita pakai. Dan ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ucap dia.
Sementara itu Kementerian Keuangan ketika dikonfirmasi Investortrust.id belum dapat menjelaskan proses efisiensi yang dipaparkan Prabowo. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Umum Kemenkeu Deni Surjantoro belum dapat mengomentari fase-fase penghematan yang disampaikan dalam paparan Prabowo tersebut.