Memahami Taktik Perang Tarif Trump terhadap Negara Asia
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID - Dua minggu pertama masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditandai dengan banyaknya arahan dan perintah eksekutif. Seperti yang diharapkan, Trump tidak membuang waktu untuk menarik AS dari perjanjian iklim Paris tahun 2015, seperti yang dilakukannya pada masa kepresidenannya yang pertama.
Dia juga menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, segera memulai kampanye deportasi besar-besaran, menggunakan instrumen tarif impor untuk menekan Kolombia agar menerima pesawat militer yang membawa warga negara Kolombia yang dideportasi dari Negeri Paman Sam.
Meski kontroversial, deportasi imigran tidak berdokumen – khususnya mereka yang memiliki catatan kriminal – mendapat dukungan luas dari masyarakat di negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Inisiatif Trump lainnya seperti dorongan barunya untuk membeli Greenland dan mendapatkan kembali kendali atas Terusan Panama, lebih bersifat polarisasi, serta keputusannya untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika telah menimbulkan keheranan di AS dan luar negeri.
Baca Juga
Sesuai dengan karakter kepemimpinannya selama ini, Trump juga telah memperkenalkan sejumlah tarif impor baru. Yang paling menonjol, ia menindaklanjuti ancaman saat kampanye dengan mengumumkan tarif tambahan 10% untuk produk Tiongkok. Sebelum menjabat, Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang Tiongkok.
Namun, serangan tarif ternyata tidak hanya terbatas pada musuh-musuh tradisionalnya. Selain Tiongkok, Trump mengenakan tarif 25% pada impor dari Meksiko dan Kanada.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menanggapinya dengan menjanjikan pembalasan yang “kuat namun masuk akal”, meski kemampuannya untuk menindaklanjuti terbatas. Pada awal Januari, Trudeau, yang popularitasnya berada pada titik terendah baru, mengumumkan pengunduran dirinya. Ancaman dan ejekan Trump yang tiada henti – termasuk usulan agar Kanada menjadi negara bagian AS ke-51 – semakin melemahkan kedudukan politik Trudeau, yang sudah rapuh.
Tarif ke Taiwan
Trump juga telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif pada semikonduktor buatan Taiwan, sehingga mendorong pembicaraan darurat di antara para pembuat kebijakan Taiwan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menegaskan apa yang telah lama terlihat: aliansi geopolitik tidak berarti apa-apa bagi Trump, kecuali jika hal tersebut memenuhi kepentingan langsungnya.
Anehnya, Trump tetap bungkam mengenai Jepang dan Korea Selatan, dua sekutu utama Amerika di Asia Timur. Kedua negara tidak ada yang disebutnya dalam pidato pelantikan, maupun dalam pernyataan dan pengumuman kebijakan berikutnya.
Meski demikian, keduanya akan segera mendapat tekanan baru, mengingat Trump telah menyerukan agar mereka membelanjakan lebih banyak anggaran pertahanan sejak masa jabatan pertamanya. Namun, untuk saat ini, kurangnya minat Trump terhadap Jepang dan Korea Selatan dapat menguntungkan mereka.
Hal ini tentu saja merupakan sebuah kelegaan bagi Korea Selatan, yang sedang berada di tengah krisis politik dalam negeri menyusul pemakzulan dan penangkapan mantan Presiden Yoon Suk-yeol. Karena Korea Selatan tidak memiliki wakil presiden, Perdana Menteri Han Duck-soo awalnya bertindak sebagai penjabat presiden, setelah Yoon dimakzulkan karena sempat menyatakan darurat militer.
Namun, Han sendiri dimakzulkan dua minggu kemudian, meninggalkan wakilnya Choi Sang-mok untuk mengambil peran sebagai penjabat perdana menteri dan presiden. Di tengah kekacauan politik ini, kemampuan Choi untuk melawan potensi tuntutan Trump sangat terbatas.
Pemerintah Jepang, pada bagiannya, mengambil langkah hati-hati, berusaha menjaga hubungan dekat dengan Trump, sambil mempertimbangkan kemungkinan konsesi untuk menghindari terkena tarif. Pertemuan pertama Perdana Menteri Ishiba Shigeru dengan Trump terjadi minggu ini, tiga bulan setelah pemilihan presiden AS pada bulan November.
Ishiba mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya, namun panggilan telepon mereka hanya berlangsung selama lima menit. Ini sangat kontras dengan percakapan Trump selama 12 menit dengan Presiden Korea Selatan saat itu, Yoon, dan percakapan 25 menit dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pada masa jabatan pertama Trump, Perdana Menteri Jepang saat itu, Abe Shinzō membina hubungan yang kuat dengan presiden AS, terikat karena kecintaan mereka terhadap golf dan menjadikan dirinya sebagai sekutu terpercaya di forum internasional seperti G7. Ishiba, yang bukan seorang pegolf, tidak memiliki hubungan pribadi dan keterampilan bernegosiasi, yang membuat Trump melihat Abe sebagai mitra yang dapat diandalkan.
Terlebih lagi, Abe adalah tokoh politik yang kuat. Dengan meraih masa jabatan ketiga yang bersejarah sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal, ia memperkuat citranya sebagai tokoh yang kuat dan populer.
Sebaliknya, Ishiba memiliki pengaruh yang terbatas terhadap LDP dan Diet (majelis rendah parlemen Jepang). Sebagai pemimpin pemerintahan minoritas, ia telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan partai-partai oposisi untuk meloloskan undang-undang penting, sebuah pendekatan yang mungkin dianggap sebagai kelemahan bagi Trump. Mengingat lemahnya kepemimpinan Ishiba, Jepang mungkin menganggap ketidakpedulian Trump sebagai sebuah berkah.
Baca Juga
Dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahan baru, Jepang mengirim Menteri Luar Negeri Iwaya Takeshi untuk menghadiri upacara pelantikan Trump. Saat berada di sana, Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Menurut Departemen Luar Negeri AS, keduanya membahas cara-cara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama keamanan, termasuk “upaya bersama melawan tindakan Tiongkok yang mengganggu stabilitas” di Indo-Pasifik.
Namun, formalitas diplomatik seperti itu mungkin tidak cukup untuk menghindarkan Jepang dari taktik perdagangan agresif Trump. Pemerintah harus bersiap untuk membuat beberapa konsesi ketika perhatiannya beralih ke Asia Timur.
Misalnya, Jepang dapat meningkatkan impor gas serpih dan produk pertanian AS, seperti yang dilakukan Tiongkok untuk meredakan ketegangan perdagangan pada masa jabatan pertama Trump. Jepang sudah menjadi investor asing terbesar di AS, dan perusahaan-perusahaan Jepang kemungkinan besar akan dengan senang hati memperluas kepemilikan mereka sehingga menciptakan lapangan kerja di sana.
Meskipun Jepang dan Korea Selatan sejauh ini luput dari perhatian Trump, hal itu bisa berubah sewaktu-waktu. Keduanya harus mewaspadai kecenderungannya untuk meremehkan sekutu AS terlebih dahulu, sebelum bertindak melawan mereka. Ketika fitnah verbal mulai terjadi, para pembuat kebijakan di Jepang dan Korea Selatan harus siap bertindak cepat dan strategis untuk menenangkan Trump dan memanfaatkan potensi peluang ekonomi, bahkan jika tindakan tersebut mengorbankan harga diri nasional.
Begitupula dengan Indonesia harus secepatnya menyusun strategi dan taktik yang mumpuni, agar tidak menjadi bulan-bulanan kebijakan tarif Trump. Untuk itu diperlukan pemikiran dan upaya strategis bagi pemangku kebijakan ekonomi di segala lini pemerintahan, baik mereka yang diberi amanah mengelola fiskal, moneter, maupun perdagangan.
Banyuwangi, 6 Februari 2025