Mentan Amran Pastikan Sanksi Pengusaha Penggilingan Padi Nakal
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bakal menjatuhkan sanksi terhadap para pengusaha penggilingan padi yang masih main-main dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen. Hal itu disampaikan Mentan Amran seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
"Pasti (ada sanksi untuk penggilingan padi nakal)," kata Amran.
Baca Juga
Prabowo Ancam Ambil Alih Penggilingan Padi yang Main-Main dengan Harga Gabah
Amran menyatakan, telah menjalin komunikasi dan mengajak Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) untuk menjaga sektor pangan Indonesia. Hal ini mengingat sektor pangan sangat vital dan sangat berdampak bagi masyarakat.
"Kalau ini bermasalah, bisa terjadi masalah sosial di tengah masyarakat. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan," kata Amran.
Amran meyakini HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) merupakan harga yang menguntungkan bagi petani, masyarakat, dan pengusaha. Untuk itu, dengan HPP Rp 6.500 per kg, pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras.
"Di masyarakat, kita patok tetap HET-nya tetap. Jadi dari petani, kita menginginkan adalah, pemerintah menginginkan adalah petani untung, kemudian konsumen tersenyum. Juga pengusahanya bahagia," katanya.
Apalagi, kata Amran harga tersebut merupakan kesepakatan pemerintah bersama Perpadi dan organisasi petani.
"Itu adalah kesepakatan, konsensus kita bersama," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengancam bakal menutup dan mengambil alih penggilingan padi yang main-main dengan harga gabah. Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo sebagai wujud komitmen pemerintahannya untuk selalu berpihak kepada petani.
Pemerintah diketahui telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram atau naik Rp 500 dari sebelumnya Rp 6.000 per kilogram. Untuk memastikan penetapan harga gabah ini dipatuhi, Prabowo memastikan akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP). Dengan PP ini diharapkan tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut karena petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera.
"Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi," tegas Prabowo.
Prabowo mengakui banyak penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan harga gabah.
"Tetapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," sambung dia.
Baca Juga
Prabowo menegaskan pemerintah dapat menutup dan mengambil alih penggilingan padi yang masih main-main dengan harga gabah.
"Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi," tegasnya.