Ekonom Universitas Paramadina: Potensi 'Crowding Out' Masih Hantui Indonesia pada 2025
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan besarnya porsi Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dibeli perbankan bisa mendorong potensi crowding out.
“Daripada mereka (bank) memberikan kredit kepada sektor riil, belikan saja SRBI dan SBN, bunganya di atas 7%, dan zero risk,” kata Wijayanto, di diskusi bertema "Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo bidang Ekonomi," yang digelar daring Rabu (22/1/2025).
Wijayanto menyebut besarnya porsi SRBI dan SBN yang dibeli perbankan ikut pula mendorong melejitnya porsi utang pemerintah. Data kuartal III-2024, porsi utang pemerintah didominasi SBN sebesar 87,7% atau Rp 7.483 triliun. Sementara, pinjaman luar negeri hanya 12,3% atau Rp 1.046 triliun.
“Dulu (porsinya) kira-kira 50-50. Utang dari SBN itu mudah. Kalau pinjaman, kita harus menulis proposal, harus lobi. Ada pengawasan dari donor,” ujar Wijayanto.
Berikutnya agar mampu menarik investor mau menyerap surat utang yang diterbitkan, pemerintah kerap menaikkan suku bunga surat utangnya. Langkah ini menurut Wikayanto setidaknya terjadi dalam 10 tahun terakhir. Akibatnya, utang makin membengkak, dan dominasi SBN dalam utang pemerintah semakin signifikan.
Dari sisi kepemilikan, kata Wijayanto, 75% SBN dimiliki lembaga keuangan non-Bank Indonesia (BI). Sisanya, sekitar 25% dimiliki BI. SBN yang dimiliki BI digunakan sebagai underlying SRBI. “Yang sekarang nilainya sudah Rp 915 triliun dengan bunga 7,23%” kata dia.
Baca Juga
Penerbitan Surat Utang Korporasi 2025 Diprediksi Capai Rp 143,91 Triliun
Besarnya bunga SBN dan SRBI pun ikut memengaruhi minat investor di pasar modal, yang akhirnya memilih menginvestasikan dananya ke SBN dan SRBI alih-alih ke saham.
Di sisi lain, Wijayanto juga mengimbau agar pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan utangnya ke depan. Sebab, tanpa pengelolaan utang yang baik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berisiko kesulitan untuk mendapatkan ruang utang kembali.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, debt service to ratio (DSR) Indonesia pada 2025 dan 2026 diperkirakan akan menyentuh masing-masing 45% dan 44%. Padahal, rentang aman DSR berada pada kisaran 25%-30%.
“Ketika DSR sudah sangat tinggi, ini sebenarnya lampu kuning dan kalau kita mengharapkan investor membeli surat utang kita, investor akan melihat surat utang kita sebagai produk investasi yang berisiko,” ujar dia.