CSIS Ingatkan Pemerintah Soal Potensi 'Crowding Out Effect' Akibat Belanja Besar 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Peneliti Senior Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengingatkan pemerintah mengenai potensi crowding out effect akibat belanja besar yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kekhawatiran ini muncul jika belanja pemerintah yang besar pada APBN akan diimplementasikan pendanaannya lewat penerbitan surat utang yang diproyeksi akan cukup besar pula. Apalagi banyak program Presiden Prabowo Subianto melibatkan Bank Indonesia atau bank-bank pelat merah.
“Adanya program-program ini berpotensi dapat memicu crowding out effect terhadap konsumsi dan investasi swasta,” jelas Deni, dalam diskusi bertajuk RABPN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, yang digelar di kantor CSIS, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Crowding out effect dari penerapan belanja besar-besaran oleh pemerintah bisa terjadi ketika belanja pemerintah (fiscal expansion) justru mengurangi atau menggeser aktivitas investasi sektor swasta, dan bukannya mendorongnya.
Sekadar ingformasi, terdapat beberapa belanja pemerintah pusat yang bernilai jumbo pada 2026. Sebut saja program makan bergizi gratis (MBG) dianggarkan Rp 335 triliun, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dianggarkan Rp 181,8 triliun.
“(Permodalan Kopdes) Di mana Rp 83 triliunnya berasal dari APBN yang disalurkan lewat Himbara (Himpunan bank milik negara)” kata dia.
Tak hanya itu, Prabowo juga ingin mendanai pengembangan 3 juta rumah. Dana sebesar Rp 57,7 triliun dialokasikan untuk pembangunan 770.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dan untuk ketahanan energi ada sekitar Rp 402,4 triliun, dan untuk ketahanan pangan ada Rp 164,6 triliun,” ujar dia.
Baca Juga
Melihat begitu besarnya anggaran program tersebut, Deni khawatir pemerintah akan mendorong Himbara untuk ikut membiayai program-program tersebut melalui penyaluran kredit atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Dalam Indonesia’s Macroecnomic Paradox: Stable, but Stuck, CSIS melaporkan kondisi crowding out mengomentari investasi swasta yang lesu karena pelaku usaha enggan memperluas kapasitas modal karena tingginya suku bunga, ketidakpastian permintaan, dan sikap hati-hati pemberi pinjaan.
Ekspansi fiskal belum mampu diterjemahkan menjadi permintaan yang kuat. Untuk itu, CSIS menyarankan adanya kebijakan fiskal yang perlu bergeser, dari populisme berbasis konsumsi menjadi investasi yang meningkatkan produktivitas.
Deni pun memandang bahwa RAPBN 2026 sejatinya disusun untuk menunaikan janji-janji Prabowo. Berdasarkan fungsinya, belanja RAPBN 2026 diarahkan untuk belanja ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, belanja perlindungan sosial naik 2,4% secara tahunan menjadi Rp 279,5 triliun. Sementara itu, belanja pendidikan dan kesehatan naik dua digit.
Belanja pendidikan naik sebesar 47,5% dibandingkan Outlook APBN 2025 menjadi sebesar Rp 456,7 triliun. Belanja kesehatan mencapai Rp 152,8 triliun atau naik 22% secara tahunan.
Tetapi, jika dilihat secara fungsinya secara keseluruhan, anggaran pendidikan mengalami lonjakan sebesar 9,8% untuk APBN 2026. Anggaran pendidikan untuk tahun depan mencapai Rp 757,8 triliun.
Anggaran terbesar untuk prioritas ini ditopang program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun. Anggaran ini masuk dalam penerima manfaat siswa dan mahasiswa yang total mencapai Rp 401,5 triliun.
Anggaran pendidikan ini juga diperuntukkan pembangunan sekolah atau kampus. Pemerintah menganggarkan Rp 150,1 triliun. Anggaran ini terdiri untuk pembangunan 200 sekolah rakyat yang total menelan biaya Rp 24,9 triliun.
Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk membayar tunjangan gaji guru dan dosen non PNS. Total tunjangan untuk tenaga pendidik tersebut sebesar Rp 178,7 triliun.
Pemerintah menganggarkan Rp 244 triliun untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Anggaran ini digunakan untuk membiayai sarana prasarana kesehatan yaitu sebesar Rp 72,1 triliun. Sementara itu, layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp 123,2 triliun.
“Harus diingat bahwa 44% dari anggaran pendidikan untuk MBG,” kata dia.