Penerbitan Surat Utang Korporasi 2025 Diprediksi Capai Rp 143,91 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – Penerbitan baru surat utang korporasi pada 2025 diprediksi mencapai total Rp 143, 91 triliun. Jumlah ini merupakan nilai tengah, dari proyeksi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang berada di kisaran Rp 139,29-155,43 triliun.
“Berdasarkan nilai jatuh tempo tahun 2025, kami melihat dari data historical tahun-tahun lalu, penerbitan surat utang tahun 2023 dan 2024 itu lebih rendah dari nilai jatuh temponya,” ujar Direktur Utama Pefindo Irmawati Amran, baru-baru ini.
Baca Juga
Dengan proyeksi paling tinggi senilai total Rp 155,43 triliun, Irma menyebut, faktor pendorong penerbitan surat utang baru, antara lain adalah kebutuhan refinancing yang diperkirakan masih tinggi. Hal ini seiring dengan nilai surat utang jatuh tempo yang masih besar, diproyeksikan sekitar Rp 150,07-155,66 triliun, pascatingginya penerbitan bertenor pendek pada 2024.
Sektor Riil Menguat
Pefindo memperkirakan, aktivitas di sektor riil relatif menguat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terdorong oleh kebijakan pemerintah yang lebih ekspansif, dengan inflasi yang diperkirakan masih terkendali.
Kemudian, suku bunga acuan diyakini lebih rendah, sejalan dengan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter. Sedangkan likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat akan mendorong perusahaan mencari alternatif dana yang relatif murah, seperti obligasi korporasi.
Skenario tersebut mungkin dijalankan demi mendukung leverage keuangan dan permintaan bisnis. “Ini juga menjadi dorongan bagi lembaga keuangan untuk mencari sumber dana baru, untuk disalurkan menjadi kredit atau pembiayaan,” imbuh Irma.
Baca Juga
Paket Stimulus Ekonomi Diluncurkan Seiring Kepastian PPN 12%, Simak Isinya
Pefindo juga memprediksi, premi akan relatif melandai. Hal ini seiring dengan leverage keuangan yang membaik akibat suku bunga yang relatif lebih rendah.
“Kemudian tentunya ada tantangan ya. Tantangan yang akan menghambat adalah risiko geopolitik yang masih diperkirakan tinggi. Hal ini seiring dengan perang dan dinilai masih berlanjut, membuat pasar lebih volatil dan premi yang lebih besar,” papar dia.
Dari kekhawatiran tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi lebih fluktuatif, seiring kemungkinan pelonggaran moneter di negara maju yang lebih lambat, terutama di Amerika Serikat. Hal ini akibat ekonomi AS yang dinilai masih kuat dan risiko inflasi yang lebih kaku.
Persaingan dengan SRBI & SUN
Persentase imbal hasil (yield) juga diperkirakan cenderung kaku untuk turun, seiring dengan rencana penerbitan surat utang pemerintah yang akan lebih besar. Persaingan dari instrumen substitusi seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Utang Negara (SUN) akan dapat membayangi dan membuat penyerapan penerbitan masih kurang maksimal.
“Investor utama cenderung menghindari peringkat tertentu (BBB ke bawah) dan sektor tertentu. Ini membuat risiko penerbitan dari peringkat dan sektor tersebut terbatasi,” tandas Irma.
Dia memperkirakan, penerbitan surat utang oleh pemerintah/lembaga negara yang tinggi, baik dari Bank Indonesia melalui SRBI maupun Kemenkeu melalui Surat Berharga Negara (SBN), menimbulkan dampak terhadap pasar surat utang korporasi.
Hal itu bahkan diprediksi berisiko menimbulkan crowding out, jika sisi permintaan tidak dapat menyerap dan mengimbangi tambahan pasokan surat berharganya. Risiko crowding out muncul, ketika dana yang tersedia bagi pasar surat utang korporasi terbatas, akibat persaingannya dengan instrumen yang relatif bebas risiko dari pemerintah.
Crowding out juga membuat suku bunga kaku untuk turun dan biaya investasi menjadi lebih mahal, hingga mengurangi minat perusahaan untuk menerbitkan surat utang.
“Sejauh ini, kepemilikan investor institusi domestik cenderung melandai, seiring mulai terbatasnya daya serap mereka,” tutur Irma.