Ada Kenaikan PHK Selama 2024, Indikator Ekonomi Domestik Belum Sepenuhnya Pulih
JAKARTA, investortrust.id - Data pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024 menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Data yang diolah tim riset Investortrust dari Kementerian Keternagakerjaan, menggambarkan PHK yang terjadi selama Januari-Desember 2024 tercatat sebanyak 77.965 orang atau naik 20,2% dibanding periode setahun sebelumnya.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional Andy Ahmad Zaelany mengatakan kenaikan PHK yang terjadi dipengaruhi kondisi global. Sejumlah negara di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan China mengalami kesulitan ekonomi.
“Secara global ekonomi dunia sedang melambat,” kata Andy, kepada investortrust.id, Rabu (22/1/2025).
Andy menjelaskan negara-negara asing berupaya melindungi pasar dalam negerinya. Caranya dengan mengurangi produk dari luar negeri. Misalnya, tekstil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), data nilai ekspor pakaian jadi (konveksi) dan tekstil sejak 2013 hingga 2023 berfluktuasi. Pada 2013, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$ 6,14 miliar. Catatan tertinggi nilai ekspor komoditas ini terjadi pada 2022 dengan nilai sebesar US$ 7,86 miliar. Tapi, pada 2023, angka ini turun menjadi US$ 6,69 miliar.
Menurut Andy, catatan ini menjadi salah satu penyebab, negara dengan ekspor tekstil terbesar seperti Indonesia mengalami tekanan karena ketiadaan pembeli.
Baca Juga
Dari dalam negeri, Andy mencatat perekonomian Indonesia juga melambat dan belum sepenuhnya bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Belum sempat pulih, perekonomian domestik dihantam oleh naiknya suku bunga global dan meroketnya harga beras.
“Sejumlah komoditas pangan (juga naik) disusul deflasi, merosotnya nilai tukar rupiah, dan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil,” jelas dia.
Selain berdampak ke sektor industri garmen, Andy juga menyoroti beberapa ritel yang mengalami gulung tikar. Supermarket ternama seperti Giant dan Yogya telah mengalami dampak ini.
Dalam jangka waktu dekat ini, Andy menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan ekonomi ke sektor otomotif termasuk komponennya karena produksi kendaraan listrik yang kian masif di Tanah Air.
Melihat tren PHK yang muncul, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan aturan ketenagakerjaan belum ditempatkan dalam posisi utama dalam kebijakan perekonomian. Untuk itu, Yose menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan investasi yang berorientasi terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Apakah hilirisasi itu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas? Kalau tidak, hilirisasi perlu diubah caranya,” kata Yose, saat Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo bidang Ekonomi, yang digelar daring Rabu (22/1/2025).
Baca Juga
Ketum Kadin Anindya Minta Pengusaha Hindari PHK Jika UMP Naik 6,5%
Yose berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengakomodasi kebijakan mengenai ketenagakerjaan. Sebab, di tengah masalah high cost economy dan ketidakpastian regulasi, aspek ketenagakerjaan belum menjadi fokus utama.
“Jadi PHK ini sebenarnya bukan permasalahan utama. Masalah utamanya adalah tidak adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ujar dia.
Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ujar Yose, dapat menutupi tren PHK yang terjadi. Tetapi, tanpa pembukaan lapangan pekerjaan yang baik, masalah PHK akan terkompensasi dengan masalah-masalah lain yang terus membesar.
Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tersebut, Andy melihat kepercayaan investor dan publik kepada pemerintah harus dipulihkan. Permasalahan struktural seperti korupsi, manipulasi, dan maladministrasi harus diberantas.
Tanpa pemberantasan budaya fraud, investasi akan sulit masuk dan pemodal akan menahan uangnya. “Penduduk akan sangat berhati-hati membelanjakan uangnya karena situasi tidak menentu,” kata dia.