PDIP Dukung Pelaksanaan APBN Prabowo, Usul Mitigasi Dampak PPN 12%
JAKARTA, investortrust.id - Ketua DPP PDIP Said Abdullah mendukung pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Said mengatakan dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk mendukung berbagai program strategis Prabowo.
“Untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program-program strategisnya, seperti program quick win,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Said menjelaskan program quick win membutuhkan sejumlah pos anggaran, di antaranya, makan bergizi gratis dengan anggaran sekitar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah sebesar Rp 1,8 triliun. Selain itu, terdapat empat program lain, yakni pemeriksaan penyakit menular TBC sebesar Rp 8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp 15 triliun.
“Dalam rapat kerja antara para menteri koordinator dengan Banggar DPR, tanggal 2 Desember 2024 juga disampaikan bahwa pada 2027 pemerintah menargetkan swasembada beras,” ujar dia.
Menurut Said, program quick win dan target pemerintah tersebut sejalan dengan agenda PDIP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong program kesehatan yang inklusif. Melihat itu, PDIP berkomitmen mengawal pelaksanaan program quick win yang didukung APBN 2025.
Ketua Banggar DPR ini menyarankan agar pemerintah memitigasi risiko dari dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Mitigasi diarahkan untuk rumah tangga miskin dan kelas menengah.
Said memaparkan sembilan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah, meliputi penambahan untuk perlindungan sosial (perlinsos). Jumlah penerima manfaat perlinsos perlu dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin, tetapi juga untuk rumah tangga hampir miskin atau rentan miskin.
“Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan sasaran,” jelas dia.
Pemerintah juga diharapkan memperluas pemberian subsidi bahan bakar minyak, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga menengah. Said mengatakan pengemudi ojek online perlu mendapat jatah pengisian BBM bersubsidi dan dapat menjangkau kelompok menengah bawah.
“Subsidi transportasi umum diperluas, yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal,” kata dia.
Di bidang pendidikan, Said meminta pemerintah memberikan tambahan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk perguruan tinggi kepada siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga menengah. Dia berharap pemerintah memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak kondisi ekonomi.
“Guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)” papar dia.
Pengembangan UMKM, usul dia, perlu dipertegas dengan kepastian penggunaan barang dan jasa buatan usaha rakyat di lingkungan pemerintahan.
“Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” ucap dia.
Baca Juga
Sementara itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan untuk menjaga inflasi dalam target kisaran. Langkah ini, menurut Said perlu ditopang dengan operasi pasar secara rutin setidaknya minimal dua bulan sekali.
Pemerintah diharapkan memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi 0,83% pada 2024 menjadi 0% pada 2025. Dia mengharapkan penurunan generasi stunting di bawah 15% pada tahun mendatang.