Menkeu Sri Ingatkan Tensi AS-Cina akan Pengaruhi Perekonomian Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tensi politik antara Amerika Serikat dengan Cina akan memengaruhi perekonomian Indonesia pada 2025. Kemenangan Presiden AS Terpilih Donald Trump akan menunjukkan dinamika yang sama seperti saat kepemimpinannya yang pertama, bahkan pada periode kepresidenannya yang kedua diperkirakan akseleratif.
“Tensi kedua negara itu justru meningkat. Ini akan mewarnai ekonomi kita pada 2025,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita Edisi Desember 2024, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Baca Juga
Trump Ancam BRICS
Sri Mulyani mengatakan politik global tidak ada harapan membaik, setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada November lalu. Selain itu, AS dikhawatirkan juga memiliki komitmen yang berbeda terhadap kebijakan perubahan iklim. Situasi ini, kata dia, cenderung menyebabkan ketegangan yang tinggi.
"Biasanya dari sisi APBN-nya akan populis, memotong pajak korporasi, tapi juga akan memotong benefit yang akan dinikmati masyarakatnya. (Dari sisi kebijakan luar negerinya), Presiden Trump beberapa kali di media sosialnya mengancam akan memberikan tarif 100% untuk negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) yang berusaha tidak menggunakan USD,” ucap dia.
Baca Juga
Pada saat yang sama, Trump juga mengancam memberikan tarif impor tinggi kepada Cina sebesar 60%. Tekanan AS ini akan menambah beban perekonomian Cina. Menurut Sri Mulyani, dampak perekonomian di Cina harus diwaspadai. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.
“Cina masih dalam proses recovery, dampak struktural dalam negeri, di sektor propertinya, pembangunan dan penjualannya masih di zona negatif,” kata dia.
Selain masalah properti, Sri Mulyani memaparkan kondisi perekonomian pemerintah daerah (pemda) Cina dalam posisi akumulasi utang tinggi. Hal ini menyebabkan sulitnya mengurai persoalan ekonomi dalam bentuk stimulus mendorong pertumbuhan kembali, karena harus disehatkan fiskal daerahnya.
"Meskipun pemerintah Cina telah memberikan stimulus fiskal dan moneter, dampak dari dua hal itu belum memadai. Tak hanya itu, Cina juga menghadapi masalah penuaan usia penduduk," ucapnya.