BI Perluas Kerja Sama QRIS dengan Jepang, Korea, dan UEA
Kedua, lanjut Perry, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan menjadi fokus BI melalui intervensi secara spot, forward, dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Ketiga, operasi moneter pro-market untuk efektivitas transmisi kebijakan, aliran masuk portofolio asing, dan pendalaman pasar uang.
Keempat, lanjut Perry, kecukupan cadangan devisa dijaga. Pengelolaan lalu lintas devisa dilakukan sesuai kaidah internasional, serta instrumen penempatan fasilitas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan terus diperluas BI sehingga menarik bagi para eksportir.
Insentif Dinaikkan ke Rp 283 Triliun
Di bidang kebijakan makroprudensial, BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025. "Pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas penciptaan lapangan kerja. Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025 ini, dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar," ucap Perry.
Keempat, lanjut Perry, kecukupan cadangan devisa dijaga. Pengelolaan lalu lintas devisa dilakukan sesuai kaidah internasional, serta instrumen penempatan fasilitas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan terus diperluas BI sehingga menarik bagi para eksportir.
Insentif Dinaikkan ke Rp 283 Triliun
Di bidang kebijakan makroprudensial, BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025. "Pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas penciptaan lapangan kerja. Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025 ini, dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar," ucap Perry.
Kedua, rasio penyangga likuiditas makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif.
Video: Investortrust/Primus Dorimulu.
Ketiga, penguatan surveilance sistemic untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Di sistem pembayaran, digitalisasi terus di akselerasi di tahun 2025, sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030, yang diluncurkan 1 Agustus 2024. "Ini melalui lima inisiatif untuk pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi, dan juga rupiah digital, dengan semboyan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI-FAST akan kami kembangkan dan terkoneksi dengan fast payment industri. Modernisasi Bank Indonesia RTGS (Real Time Gross Settlement) yang multi-currency dan standar nasional, demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan Payment ID dan BI Payment Info," papar Perry.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan paparan kinerja dan outlook perekonomian Indonesia dan dunia pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 bertema “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev
Kedua, konsolidasi industri sesuai kemampuan, transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur. Selain itu, klasifikasi menjadi Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) utama dan non-utama.
"Ketiga, inovasi QRIS kami akan perluas dengan target 58 juta pengguna, dengan 40 juta merchant. Kami juga akan berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center, atau BIDIC. Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, tidak hanya di ASEAN, tapi juga dengan Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, maupun dengan sejumlah negara lain," ujar Perry.
Kelima, eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga akan diteruskan untuk penyaluran bantuan sosial maupun untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. (pd)
"Ketiga, inovasi QRIS kami akan perluas dengan target 58 juta pengguna, dengan 40 juta merchant. Kami juga akan berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center, atau BIDIC. Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, tidak hanya di ASEAN, tapi juga dengan Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, maupun dengan sejumlah negara lain," ujar Perry.
Kelima, eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga akan diteruskan untuk penyaluran bantuan sosial maupun untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. (pd)