Indonesia Economic Forum Nilai Penambahan Kementerian Bisa Pacu Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 8%
JAKARTA, investortrust.id - Founder dan CEO Indonesia Business Forum Sachin Gopalan menilai bahwa target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8% merupakan target yang besar. Sehingga perlu menggunakan pendekatan yang berbeda, salah satunya adalah dengan menambah jumlah kementerian yang ada dalam Kabinet Merah Putih. Adapun jumlah kementerian kini menjadi 48 dari sebelumnya 34.
“Target pertumbuhan 8% itu adalah angka mercusuar sehingga strategi yang digunakan berbeda dibandingkan dengan target pada 5%. Jika targetnya adalah 5%, negara mungkin akan melakukan hal-hal untuk melindungi pertumbuhan ekonomi tetap berada 5%. Tetapi ketika targetnya adalah 8%, negara dapat mencapai pertumbuhan di antara 6-7%, yang masih lebih baik dari pertumbuhan 5%,” ujar Sachin dalam pemaparannya di The Surprise Truth, Prabowonomics yang bertajuk First Step, First Leaps dalam YouTube Indonesia Business Forum, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Penambahan jumlah kementerian tersebut terjadi seiring adanya pemecahan sejumlah kementerian. Sebagai catatan, salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menjadi dua kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Koordinator Masyarakat.
Baca Juga
Jurus Prabowo Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Peremajaan Kapal Pertamina Harus dari Galangan Nasional
Sachin mengatakan, negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 8% seperti India, memiliki jumlah kementerian yang banyak, yaitu 57 kementerian. Ia mencermati bahwa adanya jumlah kementerian yang bertambah di Indonesia ini merupakan salah satu strategi compartmentalization atau yang dapat diartikan sebagai proses atau tindakan memisahkan sesuatu menjadi bagian kecil sehingga tiap bagian tersebut dapat tumbuh. Dalam hal ini, pemecahan kementerian tersebut diharapkan mampu meningkatkan fokus dan efisiensi kementerian dalam menjalankan pekerjaan.
“Jadi itu bukan tentang jumlah besar kementerian, namun adalah bagaimana kementerian dikelola, bagaimana kementerian dibuat efisien dan bagaimana kementerian dapat dimintai pertanggungjawaban atas KPI (key performance indicator), yang diberikan,” papar Sachin.
Menurutnya, jumlah kementerian yang diperluas tersebut memberikan lima manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertama, adanya peningkatan fokus pada pembangunan daerah. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat besar, sehingga pertumbuhan jumlah kementerian tersebut memungkinkan pemerataan pembangunan.
Baca Juga
Indonesia Harus Genjot Sektor Pertanian dan Manufaktur Demi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Kedua, pemecahan kementerian tersebut dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan sektoral tertentu, khususnya dilakukan pada sektor pertanian, pariwisata, hingga energi.
“Hal semua perlu memiliki pendekatan yang berbeda,” terangnya.
Ketiga, pertumbuhan jumlah kementerian tersebut mampu mendorong kemampuan beradaptasi yang lebih besar terhadap tantangan modern seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, hingga digitalisasi yang tentunya membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Keempat, adanya peningkatan layanan publik dan tata kelola di Indonesia. Sachin menilai, kompleksitas birokrasi dan penyimpangan seperti korupsi yang ada di Indonesia dapat bisa diubah melalui sistem transparansi yang lebih baik. Sehingga, hal tersebut dapat memungkinkan Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien.
“Manfaat terakhir atau kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa untuk mendukung ambisi ekonomi Indonesia untuk pertumbuhan 8%, anda memerlukan strategi baru. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang bisa kita nantikan,” ungkap Sachin.

