Cermati Trump Effect terhadap APBN dan Pelarian Modal
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah akan mengantisipasi berbagai kebijakan yang dibuat Donald Trump setelah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut AS akan memangkas anggaran belanjanya hingga US$ 100 miliar per tahun.
Sri Mulyani memproyeksikan, yield US Treasury 10 tahun akan mengalami kenaikan dengan imbas ke menguatnya dolar AS terhadap sejumlah mata uang.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menduga kebijakan Trump ke depan tak akan memengaruhi keputusan the Fed terhadap suku bunganya dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury). Tetapi, kebijakan ekonomi Trump bisa saja memaksa pertimbangan serius bagi the Fed.
“Misalnya potensi menunda penurunan rate-nya pada akhir tahun ini atau hingga beberapa bulan ke depan. Namun, untuk menaikkan tampak kecil kemungkinannya,” ujar Awalil, kepada investortrust.id, Sabtu (16/11/2024).
Awalil memproyeksikan tantangan Indonesia sebenarnya lebih pada keseluruhan kondisi global, yang memungkinkan terpengaruh kebijakan ekonomi AS di bawah Trump. Salah satunya, persaingan untuk mendapatkan modal atau utang yang makin berat ke depannya.
“Dalam konteks ini, arus modal asing masuk ke Indonesia diprakirakan lebih landai,” ujar dia.
Awalil menilai, modal yang keluar dari Indonesia secara mendadak (sudden reversal) lebih ditentukan oleh kondisi ekonomi Indonesia dalam negeri. “Salah satu sebabnya, dilihat dari yield atau imbal hasil bagi modal asing di Indonesia masih besar. Lihat saja selisih yield SBN dengan US Treasury, atau yield rata-rata kita dibanding negara lain,” kata dia.
Awalil menyebut jika pemerintahan baru ini terlampau ngotot untuk belanja yang lebih besar dan menggenjot pajak berlebihan, maka kondisi ekonomi sulit untuk membaik signifikan. Termasuk kondisi perdagangan barang dan jasa secara keseluruhan yang akan tertekan. Meski, neraca perdagangan barang masih cukup baik.
“Menurut saya, tidak diperlukan antisipasi khusus atas kebijakan Trump. Fokus saja pada perbaikan kondisi produksi barang dan jasa agar meningkat dan makin efisien. Ekspor barang dan Jasa harus meningkat dan menekan defisit transaksi berjalan,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyambut baik upaya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menahan devisa hasil ekspor lebih lama untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Tapi, di sisi lain, dia yakin investor masih bisa ditarik ke Indonesia melalui kepastian regulasi, insentif perpajakan, dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan daya saing.
“Itu perlu dilakukan selaras, sehingga bisa menahan gejolak rupiah karena memang semua melirik dolar sebagai aset yang paling aman,” kata Bhima.
Bhima menyebut kebijakan suku bunga yang dikeluarkan BI belum tentu efektif membantu menahan arus modal asing yang keluar. Menurutnya, kebijakan suku bunga BI untuk menjaga stabilitas rupiah ke depan justru akan membuat sektor industri tertekan.
“Karena suku bunga kreditnya menjadi lebih mahal lagi. Ini saja transmisi penurunan suku bunga kemarin belum terjadi di perbankan secara efektif,” ujar dia.
Baca Juga