Menteri ESDM Ungkap Potensi Subsidi BBM dan Listrik Tak Tepat Sasaran Senilai Rp 100 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, adanya potensi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 100 triliun.
“Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Kurang lebih sekitar 20 - 30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun,” kata Bahlil saat ditemui usai Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Dia pun menargetkan, dalam kurun waktu beberapa pekan ke depan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. “Dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan,” beber Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan, pemerintah akan memberikan pengumuman terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi di waktu yang tepat.
Baca Juga
Dinilai Jadi Solusi Kurangi Beban Subsidi Energi, PGN Didukung Sukseskan Pembangunan Jargas
Sebelum ini, pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan mulai tanggal 1 Oktober 2024. Namun, hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini, hal itu belum terealisasi.
“Yang jelas nanti kami akan umumkan apa yang kami lakukan. Yang jelas baik untuk negara baik untuk rakyat. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan,” kata Bahlil di Sekretariat Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024) lalu.
Bahlil menerangkan, terkait dengan persiapan pemberlakuan pembatasan BBM subsidi tersebut sebetulnya sudah hampir selesai. Dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada lagi persoalan berarti.
“Menyangkut dengan harga pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai. Tidak ada lagi (persoalan) berarti. Dan saya pikir tidak ada lagi yang saya harus menyampaikan tentang kendalanya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Baca Juga
Wamen ESDM Beri Arahan bagi Wilayah 3T yang Masih Kesulitan BBM
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti memandang, pembatasan BBM subsidi ini akan mengurangi aksesibilitas (accessibility) masyarakat untuk memperoleh konsumsi BBM. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan substitusi.
"Idealnya jika konsumsi BBM ini terbatas maka masyarakat dapat melakukan substitusi ke BBM jenis lain, katakan substitusi alternatif BBM bioetanol dengan selisih harga yang sama," ucap Yayan Satyakti saat dihubungi Investortrust.
Yayan menerangkan, dengan memperlakukan BBM sebagai public goods, maka kewajiban pemerintah harus menyediakan konsumsi BBM bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau (affordable). Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Mengapa hal ini penting? Karena dengan supply yang lebih banyak maka masyarakat akan memperoleh accessibility dan affordability yang idealnya sama,” terang dia.