Jumlah Kelas Menengah Menurun, Pemerintah Diminta Tidak Tambah Beban Iuran

JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2024 melaporkan proporsi kelas menengah di tahun inisebesar 47,85 juta jiwa. Angka tersebut menurun cukup tajam jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, di mana pada 2019 jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa.

Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menyebutkan, penurunan jumlah kelas menengah ini dikarenakan lapangan kerja di sektor formal semakin terbatas, sedangkan lapangan kerja sektor informal semakin besar.

“Di sisi yang lain dia income-nya tidak sebesar lapangan kerja di sektor formal. Kemudian kalau kita lihat, pengeluaran kelas menengah yang paling besar pertama untuk makanan 41,67%, yang kedua untuk perumahan 28%, tapi yang ketiga adalah pajak dan iuran,” jelas Fithra saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Baca Juga

Jumlah Kelas Menengah Terus Turun, Krom Bank Beberkan Strategi Generasi Muda Hadapi Tekanan Ekonomi

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan ini dalam jangka pendek, dia menyarankan agar dari sisi pengeluaran jangan ditambah lagi. Fithra menilai, tidak seharusnya kelas menengah yang memiliki income tidak terlalu besar, dibebani oleh berbagai macam iuran dari pemerintah.

“Kita banyak sekali mendengar ini sekarang, ada iuran pensiun, terus kemudian ada Tapera, terus kemudian ada juga dana PPN. Tahun depan naik 1%, dari 11% ke 12%, terus macam-macamlah. Itu kan sebenarnya membebani kelas menengah,” ujar dia.

Fithra berpandangan bahwa konteks sekarang ini, timingnya belum pas bagi kelas menengah untuk dibebani berbagai macam iuran tersebut. Menurutnya, jika proporsi kelas menengah sudah mencapai 21% dari jumlah populasi, barulah iuran dan pungutan tersebut bisa dibebankan ke mereka. 

Baca Juga

Ekonom PermataBank Sebut Penurunan BI Rate Berpotensi Tekan Cost of Fund Perbankan

“Makanya dalam hal ini perlu ada juga rasionalisasi atau empati dari pemerintah untuk tidak terlalu membebani kelas menengah. Karena memang dari sisi income mereka sudah tertekan, tapi dari sisi pengeluaran setidaknya bisa dirasionalisasi lah, tidak ditambah lagi bebannya,” sebut Fithra.

Sementara itu, untuk solusi jangka menengah-panjang, Fithra menyebut bahwa lapangan kerja di sektor formal harus diperbanyak. Dengan demikian, kelas menengah ini tidak hanya bekerja, tapi pekerjaannya pun berkualitas, sehingga income-nya bisa lebih tinggi.

“Kalau kita lihat angka pengangguran kan 4,8%, dibanding tahun lalu malah lebih turun lagi 5%, tapi kenapa justru kelas menengah itu malah bocor ke bawah? Karena income yang dihasilkan dari kelas menengah di sektor informal itu tidak memadai. Makanya kan akhirnya dia bocor,” beber Fithra.