Kemenkominfo dapat Tambahan Anggaran Rp 10 Miliar untuk Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
JAKARTA, investortrust - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerima tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar itu telah disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa, (10/9/2024). Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, maka pagu indikatif Kemenkominfo untuk tahun anggaran 2025 menjadi Rp 7,73 triliun.
"Berdasarkan informasi Banggar DPR RI yang kami terima pada hari Selasa, tanggal 10 September terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Kementerian Kominfo, sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Kominfo menjadi Rp7,73 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).
Budi Arie menjelaskan penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik program makan bergizi gratis. Dia menilai sosialisasi diperlukan agar implementasi program tersebut berjalan sebagaimana mestinya di seluruh Indonesia.
"Kita membantu sosialisasi program makan bergizi. Kan perlu sosialisasi untuk memberikan awareness pada masyarakat betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita," ujarnya.
Sebelumnya, Budi Arie menyatakan bahwa Kemenkominfo membutuhkan tambahan pagu indikatif sebesar Rp 13,27 triliun untuk tahun anggaran 2025. Seperti diketahui, pagu indikatif Kemenkominfo untuk tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 7,7 triliun atau dipangkas hingga 50,12% dari pagu indikatif tahun anggaran 2024.
"Mengenai keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo, dibutuhkan anggaran tahun 2025 sebanyak Rp20,99 triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp7,72 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp13,27 triliun," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Raker bersama Komisi I DPR, Rabu (4/9/2024) di Komplek Parlemen yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube TV Parlemen.
Budi Arie menyebut tambahan pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tambahan tersebut menurutnya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi (Projo)itu menjelaskan penamabahan pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas yang meliputi, Operating Maintenance (OM) menara stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G/Lastmile, OM Akses Internet, OM Satelit Republik Indonesia (Satria-1) RM dan pendukung siaran televisi digital atau digital broadcasting (DBS).
Anggaran juga dialokasikan untuk penyediaan perangkat pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) dan pembangunan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi, Semarang, Jawa Tengah.
Sebagai catatan, IDTH baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, (7/5/2024) lalu. Nilai investasi yang dikucurkan untuk membangun IDTH di Depok, Jawa Barat mencapai Rp980 miliar di lahan seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi.
"Kemudian PBSE (pemerintahan berbasis elektronik), OM Pusat Data Nasional (PDN), Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Talent Scholarship, Diseminasi Bidang PMK dan Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan), Komunikasi Publik, Media Pemerintah, Rancangan Undang-Undang KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), Perpindahan ASN (aparatur sipil negara ke IKN (Ibu Kota Nusantara), dan lain-lain," paparnya.