Ekonom BCA: Anggaran di Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Longgar, Defisit APBN 2025 di Bawah 3%
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjelaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang direncanakan sebesar 2,53% dari PDB memberi kelonggaran bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kita ada fleksibilitas anggaran sampai 3% (dari PDB). Artinya ketika ada perubahan-perubahan di lapangan dimungkinkan ada APBN Perubahan,” ujar David saat ditemui investortrust.id, di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
David mengatakan dengan defisit sebesar itu, industri perbankan tak terlalu was-was dengan crowding out effect. “Nggak sih nggak ada pengaruhnya, kan tetap 2,5% dari PDB defisit anggarannya,” ujar dia.
Baca Juga
Beda Argumen Gubernur BI dan Menkeu soal Nilai Tukar dan SBN di Asumsi Makro RAPBN 2025
Merespons perubahan asumsi makro untuk nilai tukar dan imbal hasil surat berharga negara (SBN), David mengatakan perubahan yang diputuskan Komisi XI DPR dan pemerintah tak jauh berbeda. Dia menyebut perubahan itu masih menunjukkan pemerintah masih konservatif.
“Yang jelas pesannya, pemerintah lebih prudent, konservatif menghadapi kondisi eksternal yang penuh ketidakpastian,” kata dia.
Dalam tabel yang dipaparkan Komisi XI DPR RI, pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2025 disepakati 5,2% secara tahunan, inflasi 2,5% secara tahunan, nilai tukar disepakati berubah Rp 16.000 per US$, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berubah menjadi 7%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan dibalik nilai tukar yang berada posisi Rp 16.100 per US$ dan SBN 10 tahun sebesar 7,1%. Dia mengatakan meski Fed Fund Rate akan turun, pemerintah ingin pemerintahan baru berhati-hati menghadapi kondisi ekonomi global.
Baca Juga
Menkeu Keukeuh Nilai Tukar Tetap Rp 16.100/US$ di RAPBN 2025
“Karena kami ingin pemerintahan baru jangan terlalu dipepet. Itu sengaja membuat bantalan. Bukan untuk signaling, karena kalau bicara hari ini, 1,5 bulan lalu kita bicara Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Pak Gubernur (BI) membuat proyeksi untuk SBN itu di atas 7% semua untuk tahun depan, sekarang jadi 6 koma,” kata Sri Mulyani, Rabu (28/8/2024).
Melihat dinamika yang ada, Sri Mulyani mengaku sepakat dengan yield SBN 10 tahun yang berada pada titik 7%. Sementara, untuk nilai tukar, Sri Mulyani memahami pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai nilai fundamental rupiah yang berada pada kisaran Rp 15.300 per US$ hingga Rp 15.700 per US$.